Suryadijepang's Weblog

Jawaban ICT-UAS

suryadijepang — Fri, 27 Jun 2008 15:44:35 +0000

1. Resume Profil Kawasan dalam bentuk Bagan:

Nama Negara :

Jepang.

Kapabilitas Negara	Paham yang dianut	Uraian, Rincian & Keterangan
Idiologi	Demokrasi dengan Monarki Konstitusional	Uraian : Artinya sistem demokrasi di Jepang memiliki kekuasaan yang terbatas, dimana memberikan peluang bagi pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan tersebut serta melaksanakan fungsi sesuai dengan hukum yang berlaku. Pembatasan utama konstitusionalisme tertuang dalam piagam UUD baik dalam bentuk lisan dan tulisan yang memberikan kekuasaan formal bagi pemerintahan yang direstui seluruh rakyatnya
Teknologi & Ekonomi	Negara Industri Maju dengan system Kapitalis-Liberalis	Uraian : Ekonomi & Teknologi: mata uang yang dipakai adalah Yen, Hasil tani diantaranya beras, padi, kentang, tembakau, & buah-buahan, Sumberdaya Alam diantarannya emas, perak, seng, tembaga, timah, chromit, batu bara, sulfur, minyak, dll, Industri yang berkembang dalam hal ekonomi yaitu elektronik, mesin, bahan kimia & automotif, Income p.c. : $23.400, GNP : $2.95 triliyun, budget : $711 bilyun
Militer	Self Defence (Sistem Pertahanan)	Keterangan : tidak ada uraian secara spesifik mengenai kekuatan militer jepang walau dalam situs resminya www.embjapan.org hanya ada mengenai jenis-jenis senjata, kapal tempur (AL), Pesawat tempur (AU) dan tentara (AD) versi www.wikipedia.com
Demografi	Jumlah penduduk, kepadatan, suku bangsa, agama yang dianut	Jumlah Penduduk : 126.771.662 Jiwa, Kepadatan : 867 Jiwa per mil², suku bangsa : Jepang 99.4%, Korea 0.5%, lainya 0.1%, agama yang dianut Shintho (mayoritas), budha, kristen, dan islam, penduduk asing yang kebanyakan dari Korea Utara dan Selatan (1 juta), Okinawa (1,5 juta), China dan Taiwan (0,5 juta), Malaysia (0,5 juta), Filipina (0,5 juta), dan Brazil (250,000), termasuk juga minoritas suku asli Ainu di Hokkaido
Geografi	Negara Maritim (Kepulauan)	Luas Wilayah : 370.370 Km² Kondisi Alam : Tiga perempat negeri Jepang bergunung-gunung, sedangkan bagian selebihnya berbentuk dataran dan cekungan. Jepang terdiri dari rangkaian pulau-pulau yang membentang sepanjang 3000 kilometer dari utara ke selatan. Empat pulau utamanya adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu Musim : Semi, Gugur, salju & Panas Letak : seberang timur benua Asia, bertetangga dengan Rusia disebelah barat bertetangga dengan Republic of Korea
Diplomasi	Sejak bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1956, Jepang telah memainkan peranan penting sebagai anggota masyarakat internasional. Jepang juga menjadi anggota G8. Hubungan dengan negara-negara Asia lain merupakan prioritas khusus bagi Jepang. Jepang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mencapai perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di dunia. Jepang memberikan kontribusi bagi penyelesaian isu-isu global, misalnya memerangi terorisme, membantu menjamin pertumbuhan ekonomi dunia, dan melindungi lingkungan. Jepang juga memainkan peranan aktif dalam membina stabilitas regional dengan memperkokoh hubungan dan kerjasama dengan negara-negara adikuasa dunia. Sebagai jalan untuk memberikan kontribusi bagi tercapainya penyelesaian damai dalam berbagai konflik internasional, Jepang secara aktif ikut serta dalam operasi-operasi pembinaan perdamaian yang dilakukan PBB. Jepang memenuhi kewajiban internasionalnya dengan memberikan dana dan personil bagi kegiatan pembinaan perdamaian PBB. Kegiatan tersebut meliputi tugas-tugas seperti peran sebagai penengah bagi pihak-pihak yang sedang dalam konflik dengan jalan membantu tercapainya gencatan senjata dan memantau penarikan pasukan. Jepang ambil bagian, misalnya, dalam operasi membantu rakyat Kamboja dan Mozambik pada tahun 1992. Jepang telah mulai membantu rakyat Timor Timur sejak tahun 1999 dan melanjutkan bantuannya hingga sekarang setelah negeri itu telah merdeka. Jepang juga terlibat dalam pembinaan perdamaian di Ethiopia sejak bulan Juli 2000. Jepang aktif pula memberikan bantuan tingkat pemerintah untuk pembangunan (ODA – Official Development Assistance) kepada negara-negara sedang berkembang untuk membantu pembangunan ekonomi dan sosial mereka. Kebijakan dasar dari ODA Jepang meliputi dukungan bagi usaha-usaha mandiri yang dilakukan oleh negara-negara yang sedang berkembang dan meningkatkan keamanan manusia. Jepang merupakan salah satu donor terkemuka di dunia dalam hal ODA. ODA Jepang diberikan dalam berbagai bentuk. Bantuan hibah, yang tidak perlu dibayar kembali, diberikan untuk membantu negara-negara yang sedang berkembang agar dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya di bidang-bidang seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sementara itu, pinjaman diberikan untuk proyek-proyek besar dengan tujuan membantu pembangunan ekonomi di sebuah negara, seperti membangun jembatan dan jalan. Bentuk lain dari ODA adalah pengiriman warga Jepang dalam kerangka Japan Overseas Cooperation Volunteers (relawan kerjasama luar negeri Jepang) – ke negara-negara yang sedang berkembang untuk berbagi ketrampilan dan keahlian mereka di bidang-bidang seperti teknologi, kesehatan, dan pendidikan, kepada rakyat setempat.
Sejarah Interaksi Internasional
Keterlibatan dalam perang	Sejak 1200-an	Sejak 1592 telah melakukan kontak dengan Cina dan Korea Sejak 1592-1895 melakukan kontak dengan Cina Sejak 1867 Jepang berhasil menginvasi Taiwan, Cina, Korea dan Rusia Sejak 1937 Jepang menginvasi Tiongkok Sejak 1941 Jepang menginvasi AS Sejak tahun 2000-an Jepang banyak dilibatkan dalam perang, baik dalam bantuan pasukan perdamaian maupun pasukan koalisi.
Keterlibatan dalam perjanjian internasional	Banyak sekali keikutsertaan Japang dalam OI (organisasi internasional) baik IGI maupn INGO sehingga banyak sekali perjanjian internasional yang telah dialkukan oleh Jepang	Tema besar dalam berjanjian internasional : Agriculture, Fisheries, Forest, Other Resources, Arms Control, Disarmament and Non-Proliferation, International Atomic Energy Agency (IAEA), Climate Change, Emigration, Avian and Pandemic Influenza, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, Infectious Diseases, Human Rights, dan lain-lain, untuk lebih spesifik anda dapat melihatnya pada www.suryadijepang.wordpress.com pada tag “all about Jepang” dalam “perjanjian internasioal Jepang”

Repoblik Rakyat Cina

Kapabilitas Negara	Paham yang dianut	Uraian, Rincian & Keterangan
Idiologi	Komunis	Komunis muncul sebagai bagian dari sistem ideologi china sejak, tentara komunis telah melakukan perebutan atas wilayah ini
Teknologi & Ekonomi	Sosialisme dan Liberal	Sosialisme Bentuk ekonomi ini telah ada sejak pembentukan negara komunis China, dan sekarang sistem ini masih dipertahankan di daerah pedesaan di china guna menjamin stabilitas penduduk pedesaan. Liberal Bentuk ini muncul sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak masyarakat pesisir timur China (Shanghai, Macau, Hongkong) yang menginginkan perekonomian yang lebih efetif dengan pengaturan badan otoritas ekonomi yang mandiri. Pergerakan atau transisi yang ada dari sosialis menuju komunis dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak akan percepatan ekonomi dan desakan akan kebutuhan otoritas perekonomian yang mandiri.
Militer	Jumlah Angkatan Perang 2.255.000 personil Alusista Utama Rudal, roket, hulu ledak nuklir.	AD: 220.000 AL: AU Tank: Type 59 , Type 62 ,Type 63, Type 69/79 ,Type 80 , Type 85, Type 88 , Type 90 , Type 96 ,Type 98 ,Type 99 Kapal Selam: Kapal Induk: Adanya hulu ledak nuklir di china dikarenakan china merupakan anggota dewan keamanan PBB yang dalam perjanjian non-proliferasi nuklir mendapatkan izin untuk memiliki senjata nuklir untuk keamanan dunia.
Demografi	Jumlah Penduduk: 1,314,780,832	Pria: 677,283,050 Wanita: 637,497,782 Agama: Non-religious : 42 percent Buddhist : 8 percent Atheist : 8 percent Christian : 7 percent Muslim : 1 percent Other : 34 percent Tinggal di Kota: 41 % Shanghai : 12,887,000 Beijing : 10,839,000 Tianjin : 9,156,000 Wuhan : 5,169,000 Chongqing : 4,900,000 Tinggal di Desa 59% Kependudukan yang ada lebih terpusat pada kota-kota yang berada di pesisir timur china, dikarenakan daerah ini memiliki keistimewaan ekonomi dan juga sebagai gerbang / pelabuhan langsung dari dunia internasional.
Geografi	Negara Pantai, iklim sejuk didaerah utara dan barat, sedang iklim panas didaerah tengah sekitar gurun gobi.	Iklim sejuk berada didaerah sekitar pegunungan Altay, trans-siberia dan sepanjang pegunungan Himalaya, sedangkan iklim kering berada didaerah tengah yang dipenuhi oleh gurun gobi yang
Diplomasi
Sejarah Interaksi Internasional	Cina memili rekor peradaban yang cukup panjang karena telah melakukan interaksi dalam skala internasional sejak 1624-2007	Sejak tahun 1985 (dalam sejarah interaksi moderen) Cina memiliki hubungan diplomatik dengan 130 negara, yang mewakili aneka bentuk pemerintahan,dari komunis sampai kediktatoran sayap kanan.
Keterlibatan dalam perang	Sejak 1839	Perang Candu merupakan yang pertama dari serangkaian kekalahan-kekalahan nasional yang berlangsung dari yahun 1840-1945.
Keterlibatan dalam perjanjian internasional	Cina memiliki beberapa hubungan dengan organisasi internasional sehingga secara langsung memiliki perjanjian internasional	Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and theirInternational Registration Locarno Agreement establishing an International Classification for Industrial Designs Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks Paris Convention for the Protection of Industrial Property Patent Cooperation Treaty Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) UNCITRAL Conciliation Rules UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985) Universal Copyright Convention Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits WIPO Copyright Treaty WIPO Performances and Phonograms Treaty

Taiwan

Kapabilitas Negara	Paham yang dianut	Uraian, Rincian & Keterangan
Idiologi	Demokrasi	Mengedepankan kepentinagn rakyat -Rakyat memegang peranan penting dalam penentuan pemimpin dan wakil-wakilnya di pemerintahan -Sistem pemerintahan terdiri dari 4 Badan (Yuan) yaitu Yuan Eksekutif, Yuan Perwakilan, Yuan Kehakiman, dan Yuan Pengawas - Dewan Perwakilan Rakyat dengan 225 kursi dimana 168 darinya diisi oleh anggota hasil pemilu -politik Taiwan terbagi antara dua pihak yaitu: ~ Pan-Biru diketuai partai KMT,anggotanya: Partai Rakyat Utama (PFP) dan Partai Baru (NP) ~Pan-Hijau diketuai Parti Progresif Demokrat (DPP) ,anggotanya:Uni Persekutuan Taiwan (TSU) Awalnya, Pan Biru merupakan Partai yang berpendirian pro-penyatuan semula dengan Tiongkok, sedangkan Pan Hijau yang Partai berpendirian pro-Merdeka - Pada pemilu yang pertama, terpilihlah Lee Teng Hui yang juga dari kalangan partai KMT. - Presiden selanjutnya dijabat oleh Chen Shui-bian dari kalangan partai oposisi DPP - Presidennya kini adalah Ma Ying Jeou yang berasal dari partai KMT, yang berhasil memenangkan pemilu Maret lalu
Teknologi & Ekonomi	-Kapitalis Dinamis	Berkurangnya keterlibatan pemerintah dalam pekerjaan dan perdagangan asing Penswastaan Aset-Aset milik Negara -Pertumbuhan PDB sekitar 8% dalam 3 dekade terakhir - Merupakan pintu gerbang investasi ekonomi di kawasan Asia Timur - Beberapa bank dan perusahaan umum milik Negara telah diswastanisasikan. -Usaha Ekspor, dominan dalam pertumbuhan PBD - Memiliki pelabuhan kargo yang melayani arus barang ekspor impor dari dan menuju berbagai kawasan di dunia -Ekonomi Taiwan bergerak dibidang: 1. Industri jasa konstruksi 2. Perbankan industri 3. Elektronika komputer 4. Semikonduktor, seperti: perkapalan, jasa penerbangan dan transportasi.
Militer	-Jumlah Angkatan Perang: 430.000 Personel (Pasca tahun 1990) -Alusista Utama: ‘Rudal jelajah(Hsiung-feng 2E) ‘Perisai antirudal (Tien Kung 3) ‘Pembelian12 pesawat F-3C Orion dan jet-jet tempur baru F-16 buatan AS	-Taiwan meningkatkan pengeluaran pertahanan 16,4% tahun 2008 menjadi 341 miliar dolar Taiwan (US$10,4 miliar) - Taiwan bertujuan memperkuat militer untuk menghadapi ancaman China AD: 12 divisi Angkatan Darat -AL: Angkatan Laut terdiri dari 390 kapal -AU: 470 pesawat tempur. -Tank:440 Unit -Kapal Selam:- Sea Dragon SS-793 Hai Lung dan SS-794 Hai Hu -Kapal Induk:—— -AD 240.000 personil militer -AL bobot total 220.000 ton serta didukung oleh 30.000 personil marinir; -AU dilengkapi dengan pesawat tempur jenis pesawat pemburu “Jin Guo”, pesawat pemburu F-16, Mirage 2000, pesawat pendeteksi dini (AWACS) -Kapal Selam Taiwan dilengkapi rudal anti-kpal permukaan (ASM) UGM-84 Harpoon. - Dalam melakukan modernisasi militernya, Taiwan memfokuskan pada peralatan peluru kendali darat ke udara “Tian Gong” - di tahun 1993, serta memperkenalkan rudal darat ke udara “Patriot” - rudal jelajah Taiwan, Hsiung-feng 2E yang bisa menjangkau China daratan - Taiwan memiliki industri semikonduktor dan elektronik sangat maju dan setara dengan jepang, sehingga mereka sudah mandiri dalam memasok kebutuhan militernya.
Demografi	Jumlah Penduduk 23,036,087	Multi Etnik: -Suku Pribumi (Austronesia) Penduduk Taiwan asli (Aborigin Taiwan) -Tionghoa -Pendatang (Han) (imigran dari Tiongkok terutama sejak Perang Dunia II dan Perang saudara di Tiongkok daratan pada tahun 1940-an, imigran dari India, Filipina dan Indonesia yang tinggal menetap menjadi warganegara Taiwan) -Pria: 11,723,734 -Wanita: 11,312,353 Perbandingan Pria:Wanita 100 : 96 -Kepadatan 705/km² -Bahasa Resmi Mandarin -Agama: Ada 25 Agama -Agama mayoritas, Budha:5.468.000 Islam:53.000 Kristen:903.000 Taoisme:4.546.000 -Tinggal di Kota: 62% -Tinggal di Desa: 38% dari jumlah penduduk secara keseluruhan - Terdapat etnis Han, Mongolia, Hui, Miao, Gaoshan, diantaranya 97% adalah etnsi Han - Etnis Gaoshan adalah etnis minoritas -Taiwan memiliki 3 bahasa yaitu Mandarin, Taiwanese atau Minnanese dan Hakka, bahasa yang terakhir disebut adalah bahasa asli penduduk Taiwan. -Jumlah tempat Peribadatan: ‘Budha:4037 ‘Islam:6 ‘Kristen:4744 ‘Taoisme:8604 Kaum pribumi Taiwan jumlah secara relatif hanyalah 2% dari jumlah penduduk secara keseluruhan -34% dari seluruh penduduk pribumi Taiwan telah berhijrah ke kota -Sisa Penduduk yang lain memeluk 21 Agama lainnya
Geografi	-Negara Kepulauan -Iklim Tropis, dengan tanah yang subur	-Terdiri dari kepulauan, terletak di pinggir tenggara landasan benua Tiongkok. -Batas-batas: ‘Utara: Laut timur ‘Selatan: Teluk Bashi(Perbatasan dengan Filipina) ‘Timur: Lautan Pasifik ‘Barat: Provinsi Fujian (Selat Taiwan) - Terdiri dari sekitar 80 pulau antara lain pulau Taiwan dan pulau-pulau di sekitarnya serta kepulauan
Diplomasi	Memiliki hubungan dengan sejumlah negara dan Organisasi internasional	Dengan Indonesia dengan membuka Kamar Dagang untuk Taiwan di Indonesia,dengan USA (United State of America), dengan organisasi internasional, pernah menjadi anggota PBB (dewan keamanan) namun telah di gantikan oleh RRC, pernah menjadi anggota WHO (PBB) namun juga masih di permasalahkan dengan tekanan dari RRC
Sejarah Interaksi Internasional	Sejak 1624	Tahun 1624, interaksi dengan penjajahan Belanda Tahun 1895 interaksi dengan pendudukan Jepang Tahun 1948-1987 terjadi inteaksi dengan pemerintahan Cina(hingga saat ini).
Keterlibatan dalam perang	Sejak 1624	Tahun 1624, interaksi dengan penjajahan Belanda Tahun 1895 interaksi dengan pendudukan Jepang Tahun 1948-1987 terjadi inteaksi dengan pemerintahan Cina(hingga saat ini).
Keterlibatan dalam perjanjian internasional	perjanjian Shimonoseki (1895)	perjanjian antara Dinasti Qing dari Tiongkok dan Kekaisaran Jepang yang mengakhiri Peperangan Jiawu. Perjanjian ditandatangani 17 April 1895 dalam Konferensi Perdamaian Shimonoseki yang berlangsung dari 20 Maret hingga 17 April 1895 di kota Akamagaseki (sekarang disebut Shimonoseki), Prefektur Yamaguchi. Pihak Jepang diwakili Ito Hirobumi dan Mutsu Munemitsu, sedangkan pihak Dinasti Qing diwakili Li Hongzhang.

Korea Selatan

Kapabilitas Negara	Paham yang dianut	Uraian, Rincian & Keterangan
Idiologi	Demokrasi	1)Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik,2)anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, beragama dan kebebasan pers,3)pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas,4)Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri sendiri. Beberapa faktor terjadinya demokratisasi di Korsel : berhasilnya sosialisasi demokrasi di kalangan masyarakat; bertumbuhnya klas menengah yg orientasinya pd demokrasi; semakin mahalnya ongkos represi di tengah tuntutan akan demokrasi; munculnya kemauan politik rakyat untuk diakui dan diterima oleh komunitas dunia sebagai negara demokratis, status yang semakin penting bagi kelanjutan pertumbuhan ekonomi, dan adanya pengaruh dan tekanan eksternal terutama dari Amerika Serikat agar pemerintahan demokratis ditumbuhkan
Teknologi & Ekonomi	Liberal	Perekonomian Korea Selatan sejak tahun 1960-an telah mencatat rekor perkembangan yang luar biasa. Perkembangan ini terutama ditentukan lewat integrasi negara ini kepada perekonomian dunia yang modern dan berteknologi tinggi. Tiga tren utama yang diidentifikasikan akan memberikan efek positif kepada pertumbuhan industri Korea Selatan adalah: 1. Pendewasaan teknologi digital dan jaringan 2. Integrasi teknologi inter-disipliner 3. Kerjasama ekonomi antara Korea Selatan dan Korea Utara, yang pada tahun 2006 mencapai 1 milyar dollar AS Contoh teknologi: teknologi nano, berupa kapsul, yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh manusia, untuk menyelidiki dan mengobati penyakit, khususnya kanker.
Militer	Kekuatan total militer yang aktif adalah 687.700 Peluru kendali dgn jarak tempuh 500km dari prmukaan ke prmkaan (SSM)	AD : 560 ribu AL : 63 ribu AU : 64.700 Namun ada kekuatan total cadangan sekitar 4.5 juta Kapal selam tenaga diesel(SSKs) Chang Boo: 9 buah, kapal perusak Okapi, 120 pesawat terbang tank tipe 88,senjata bergerak otomatis baru tipe K-9 155mm, system peluncuran roket yang multiple (MLRS), termasuk sistem peluru kendali taktis AD (ATACMS), tiga satelit komersial, yaitu Mugunghwa 1, 2 dan 3 Kira-kira 37 ribu tentara Amerika juga berpangkalan di negara ini.
Demografi	Jumlah penduduk: 49,1 juta jiwa Negara: Republik Korea (Korea Selatan) Bahasa resmi: Korea Nama resmi: Daehanminguk Ibu kota: Seoul	Penduduk Korea adalah suatu masyarakat yang berasal dari satu etnik yang sama. berasal dari etnik Tungusik yang merupakan keturunan dari orang Mongol yang bermigrasi ke Peninsula Korea dari Asia Tengah pada zaman dahulu. Islam : 150.000 Buddha : 11,7 juta (24,6%) Kristen : 9,3juta (19,3 %) Mayoritas konfisius
Geografi	LuasKorsel: 99.274km²,	Korea Selatan, adalah sebuah negara di Asia Timur yg meliputi bagian selatan Semenanjung Korea. Disebelah utara, berbataskan Korea Utara, dimana keduanya bersatu sbgai sebuah negara hingga 1948. Jepang berada di seberang Laut Jepang dan Selat Korea berada di bagian tenggara
Diplomasi	Diplomasi Terbuka	Negara-Negara yang dijadikan lobi Korea Selatan: Mesir, Nigeria dan Aljajair (untuk ekplorasi minyak). Mongolia, Azerbaijan, Persatuan Emirat Arab(kerjasama energi). Yunani, Rumania, dan Filandia(kerjasama dengan eropa). Indonesia, Australia dan Selandia Baru (peningkatan kerjasama dengan ASEAN). Kerjasama Bilateral dengan Indonesia (kerjasama bidang energi, kehutanan, dan teknologi informasi sebagai mitra runding strategis)
Sejarah Interaksi Internasional	Sejak 1910 (sejaran interaksi moderen)	sejak 1945-1953 memiliki permasalahan dari kemerdekaan hingga permasalahan dengan Korea Utara yang menjadi permasalah hingga 2008 saat (ini)
Keterlibatan dalam perang	Sejak 1910	Sejak 1910, masa kedatangan / invasi jepang di Korea, telah ada peperangan yang dilakukan oleh pihak Korea. Sejak 1945, terjadi perseteruan dengan korea Utara yang di motori oleh Uni Soviet.
Keterlibatan dalam perjanjian internasional	Karena adanya ketelibatan dengan beberapa badan IGO & INGO, maka koresl memiliki sejumlah perjanjian internasional	Perjanjian-perjanjian internasional yang dilakukan oleh korea Selatan: Antarctic-Environmental Protocol, Antarctic-Marine Living Resources, Antarctic Treaty, Biodiversity, Climate Change, Climate Change-Kyoto Protocol, Desertification, Endangered Species, Environmental Modification, Hazardous Wastes, Law of the Sea, Marine Dumping, Ozone Layer Protection, Ship Pollution, Tropical Timber 83, Tropical Timber 94, Wetlands, Whaling signed, but not ratified: none of the selected agreements.

Korea Utara

Kapabilitas Negara	Paham yang dianut	Uraian, Rincian & Keterangan
Idiologi	Komunisme	Komunisme sebagai aturan kenegaraan, dan sebagian orang menjadikan aturan ini sebagai aturan keagamaan pula. Ideologi ini pertamakali menajdi ideologi di korea utara semenjak terjadinya perang korea dimana kemudian korea utara berada dibawah pengaruh soviet yang komunis, dan kemudian secara langsung negara tersebut mengadopsi pengaruh dari ideologi soviet yang komunis.
Teknologi & Ekonomi	Sosialis dan Liberal	Sosialis Sistem perekonomian ini pertamakali ada seiring dengan keberadaan sistem komunis sebagai ideologi negara, dan kemudian sistem ini menjadi sebuah aturan yang “dianggap” sebagai penolong para miskin. Liberal Sistem perekonomian ini ada seiring dengan kebutuhan dasar dari pemerintah korea utara untuk membangun perekonomiannya, penerapan sistemini hanya diperbolehkan denganpengawasan ketat dan hanya berlaku di kota “Sinuiju” yang berbatasan langsung dengan China dimana sistem Rel Korea Utara bersatu dengan rel Gyong-Li yang menghubungkan ke China. Teknologi Nuklir dan Rel Kereta Api Sinuiju, dijadikan sebuah daerah dengan otonomi dan ekonomi khusus dan terpadu dengan jangka waktu 50 tahun. Nuklir menjadi teknologi guna menjadi penahan Amerika serikat. Sementara Rel kereta api merupakan teknologi warisan masa lalu yang sealu dimodernisasikan.
Militer	Jumlah Angakatan Perang 1.106.000 personil 85.000 orang diantaranya mengawasi peralatan militer. Alusista Utama : Rudal, Hulu Ledak Nuklir.	AD: 923.00 personil, 100.000 personil mata-mata AL : 46.000 personil AU : 85. 000 personil Pesawat tempur : SU-25 : 36 buah MIG-29 : 15 buah Tank: 3.700 buah. APC : 2500 buah Artileri : 10.300 buah Kapal Selam : 25 buah Kapal perang : 445 buah Kapal berudal : 45 buah Kapal Induk : Korea utara walaupun bukannegara anggota tetap dewan keamanan PBB merasa perlu untuk memiliki Rudal dan hulu ledak dikarenakan hulu ledak dan nuklir dapat menjadi senjata utama mereka untuk melawan Amerika Serikat yang mereka anggap sebagai musuh utama mereka yang ingin menghancurkan Korea Utara. Kebanyakan peralatan perang didapat dari semasa soviet.
Demografi	Jumlah Penduduk 23,301,725 orang	Agama: Atheist : 16 % Indigenous beliefs : 12 % Buddhist :2 % Christian : 2 % Nonreligious : 56 % Lainnya, termasuk Ch’ondogyo (Agama sinkretik Korea) : 12 % Tinggal di Kota: 62% Tinggal di Desa 38% Adanya non-religeous dan atheis disini dikarenakan banyakrakyat yang menganggap bahwa president mereka adalah dewa yang selalu menolong mereka, seperti yang disiarkan oleh CNN merekamenganggap dewa dikarenakanan propagandan pemerintah yang selalu berkata bahwa mereka yang akan selalu menyelamatkan warganya.
Geografi	Negara Pantai, dengan 4 musim dikarenakan letaknya yang berada didaerah dingin, korea utara memiliki pegunungan,dataran lembah yang subur dibelah selatan yang berbatasan dengan korea selatan dan juga pantai yang bertebing	Dataran korea utara yang susbur yang berada disekitar lembah Pan-Munjeon merupakan daerah yang subur yang berada di zona De-Militerisasi namun daerah itu dijaga dengansangat ketat,pertanian disini terkenal dengan kesuburannya dan hanya dijaga oleh pagar kawat pada perbatasannya.
Diplomasi	Alignment Diplomacy	Merupakan sebuah diplomasi yang dilakukan dengan membuat poros-poros dengan negara yang dijadikan partnernya. Korea Utara membuat poros dengan Russia dan China, namun tampaknya Russia mulai enggan bekerjasama dengan Korea Utara perihal ditawannya kapal kargo Russia di Korea Utara
Sejarah Interaksi Internasional	Interaksi yang terjadi sejak dahulu semenjak negara ini terbentukpasca perang yang memisahkan korea, walaupun ada pertentangan antara koreautara dengan korea selatannamun leduanegara ini tetapberinteraksi gunamencukupi kebutuhan dalamnegerinya masing-masing.dan sekarang Secara bersamaan, sejak lama Cina merasa khawatir dengan tumbuhnya pengaruh Cina, serta juga dengan proses reunifikasi Korea yang akan memberikan perspektif baru di Semenanjung Korea. Selain itu, sejak lama Jepang selalu merasa gelisah terhadap Rusia, antara lain juga karena alasan sejarah hubungan kedua negara ini. Jepang adalah pemain ekonomi paling penting di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, dan kemampuan kekuatan angkatan lautnya sudah sejak lama lebih unggul dibanding apa yang dicapai Cina dalam kurun waktu 20 tahun. Dalam kaitannya dengan gagasan TMD ini, Tokyo merasa perlu untuk memperbaiki hubungan dengan AS untuk menghadapi tumbuhnya kapasitas kemampuan persenjataan strategis Cina. Bagi Tokyo sendiri, pilihannya memang tidak hanya pada aliansi yang dekat Jepang-AS, tapi sebuah kemungkinan untuk bisa mengembangkan kemampuan persenjataan strategisnya sendiri. Pilihan ini pasti akan mendapat tentangan dari berbagai pihak, termasuk dari AS sendiri, yang khawatir dengan kembalinya petualangan militer yang dilakukan negara ini pada masa pra-Perang Dunia II. Di tengah-tengah isu sistem pertahanan rudal mandala yang ingin digelar AS ini, yang kemungkinan akan membawa perubahan-perubahan penting stabilitas kawasan di Asia Timur, satu elemen yang jelas mengikat semua pihak (termasuk Korea Utara) adalah isu ekonomi. Bahkan Cina sekalipun tidak akan mengabaikan faktor penting ini, sebuah faktor yang menarik semua kekuatan untuk berinteraksi dengan dirinya. Bahkan Taiwan pun tertarik ke dalam faktor ini, apakah dengan persenjataan canggih sekalipun.
Keterlibatan dalam perang	Perang Korea 25 Juni 1950 – 27 Juli 1953	Perang ini telah berlangsung sejak lama dan walaupun ada gencatan senjata yang telah dilakukan namun hal tersebut belum secara teknis, sehingga konflik inimasih dikatakan berlangsung hingga sekarang. Pihak yang terlibat adalah negara komunis dengan negara liberal. Yang kesemuanya memiliki hubungan dengan Korea Utara dan Selatan.
Keterlibatan dalam perjanjian internasional	Bilateral Maritime Boundries Treaty (Korea Utara – Korea Selatan) dan “The Biological and Chemical Weapon Treaty”	Perjanjian yang dilakukan dengan Korea Selatan dan perjanjian dalam masalah senjata biologi.

Mongolia

Kapabilitas Negara	Paham yang dianut	Uraian, Rincian & Keterangan
Idiologi	Republik Sosialis
Teknologi & Ekonomi	Ekonomi Agricultural
Militer	Jumlah Angkatan Perang: Alutsista Utama: *MiG-17 Fresco*
Demografi	Jumlah Penduduk 2,996,081	0-14 tahun: 28.4% (laki-laki 433,835/ perempuan 416,549) 15-64 tahun: 67.7% (laki-laki 1,013,215/perempuan 1,015,221) 65 tahun ke atasr: 3.9% (laki-laki 51,093/ perempuan 66,16 Agama: Tidak beragama : 41.59% Islam: 4.00% Kristen: 0.71% Shamanisme : 31.20% Budha Dalai Lama : 22.50% Suku Bangsa : Orang Mongol : 91.6% Rumpun Turki : 6.6% Minoritas pribumi (Cina, Rusia dan Evenki) : 1.8% Orang asing (Barat, Korea, Jepang, dll.) : 0.3% Budaya : Nomad Luasnya : 1.565.000 km2
Geografi	Land lock Country	sebagian besar wilayah Mongolia memiliki tanah yang gersang: kebanyakan wilayah berupa padang rumput, dengan pegunungan di bagian barat dan utara dan Gurun Gobi di selatan.
Diplomasi	Hubungan Bilateral dan Multilateral, antar negara maupun dengan organisasi internasional	Negara : Rusia, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, RRC, dan lain-lain Organisasi Internasional : United Nation sejak Kedutaan Mongol : Almaty , Ankara , Bangkok , berlin , Beijing , Brussels , Budapest , cairo , Warsaw , Washington , D.C. , Vienna , Vientiane , Havana , Delhi , london , Moscow , Ottawa , paris , Prague , Pyongyang , Seoul , Sofia , Tokyo , Hanoi , dan singapura ,
Sejarah Interaksi Internasional	Sejak Tahun 1911-2007	desember 1st , 1911 : mongol kemerdekaan mengumumkan dari Qing bawah dinasti kedelapan Jebtsundamba Khutugtu . desember 29th , 1911 : Bogdo Khanate mongol diproklamirkan dan kedelapan Jebtsundamba Khutugtu ditahtakan sebagai penguasa mongol tanah berlumpur . 1915 : rusia , china dan tanda mongol Kyakhta ( atau Khiagt ) perjanjian tentang lebih mutlak cina mongol otonomi . 1919 : mongol diduduki oleh republik china . pebruari 1921 : baron Ungern pasukan cina perjalanan luar keinginan dan menjadi Mongolian diktator . maret 13 , 1921 : Ungern kemerdekaan mengumumkan mongol . maret 18 , 1921 : sifat dipimpin oleh Damdin Sükhbaatar kekalahan garnisun cina di Mongolian bagian Khiagt Spring-Summer 1921 : Damdin Sükhbaatar dengan dukung dari kekalahan angkatan bersejata merah kekuatannya Ungern di mongol . bulan nopember 26th , 1924 : setelah kematian penguasa mongol tanah berlumpur , Mongolian republiknya People diumumkan . 1928-1932 : mencoba gagal;kan memimpin kolektipisasi ke pemberontakan tersebar luas dan jalan memberi untuk cair sementara . 1937-1939 : Stalinist mempimpin teror untuk kematian kira-kira 30.000 orang-orang . May-September 16 , 1939 : skala besar berkelahi tempat mengambil diantara jepang dan Soviet-Mongolian kekuatan terus Khalkhyn gol pada Mongolia-Manchuria perbatasan ( peperangan Khalkhyn gol ) , berakhir di kekalahan jepang Guandong angkatan bersejata . gencatan senjata dirundingkan diantara U.S.S.R . dan jepang . augustus 1945 : mongol perang mengumumkan di jepang , satu hari setelah USSR . Mongolian pasukan bagian mengambil di pekerjaan mongol sebelah dalam , pada itu waktu diawasi oleh pro-Japanese Mengjiang resim . republik setuju china untuk mengakui kemerdekaannya Mongolia disiapkan yang plebisit mengadakan . bulan oktober 1945 : hasil plebisit 100% pro-independence suara . bulan oktober 6 , 1949 : saja didirikan republiknya People china mongol mengakui dan setuju ke hubungan diplomatik mendirikan . terlambat 1950s : gembala collectivized lagi , ini sukses waktu . 1961 : Trans-Mongolian kereta api diselesaikan . bulan oktober 1961 : menjadi mongol anggota negara-negara mempersatukan . 1962 : anggota menjadi mongol COMECON . 1965 : Yu . Tsedenbal kaum terpelajar pembersihan . maret 1981 : Gurragchaa menjadi pertama Mongolian di tempat . augustus 1984 : pengunduran diri Yu . Tsedenbal . januari 27 , 1987 : hubungan diplomatik didirikan dengan negara mempersatukan . desember 1989 : demonstrasi perbaikan populer pertama . Mongolian perkumpulan demokratis diorganisir . januari 1990 : skala besar pro-democracy mengadakan demonstrasi di sub-zero cuaca . maret 2 , 1990 : sovyet dan Mongolians mengumumkan yang semua pasukan sovyet akan withdraw dari mongol oleh 1992 . boleh 1990 : konstitusi berkembang untuk menyediakan untuk multi-party sistim dan pemilihan baru . bulan juli 29 , 1990 : mengadakan pemilihan demokratis pertama . Ex-communist Mongolian pesta revolusionernya People ( MPRP ) menarik september 3 , 1990 : demokratis pertama dipilih besarnya People Hural kantor mengambil . januari 13 , 1992 : konstitusi baru pergi ke dalam efek . april 8 , 1992 : hukum pemilihan baru lulus . bulan juni 28 , 1992 : pemilihan untuk pembuat undang-undang tunggal pertama ( besar negara Hural ) . MPRP menarik bulan juni 6 , 1993 : pemilihan mengenai presiden langsung pertama . calon perlawanan Ochirbat , terdahulu MPRP anggota , menarik . bulan juni 30 , 1996 : pemilihan pertama non-communist pemerintah . 1998 : pembunuhan Zorig , rel prasarana dan satu pimpinan 1990 protes . bulan juli 2 , 2000 : pemilihan komunis terdahulu Mongolian pesta revolusionernya People ( MPRP ) ; formasi pemerintah baru oleh rel usia baik Nambaryn Enkhbayar . 2003 : Mongolian pasukan mulai bagian mengambil di perdamaian operasi memelihara di Afghanistan , orang irak dan Sudan . 2004 : mempimpin pemilihan untuk tarikan . pergabungan dibentuk diantara MPRP dan yang lain pesta , dipimpin oleh Elbegdorj , tetapi menghancurkan oleh MPRP januari 2006 . pergabungan baru diantara MPRP dan pesta lebih kecil dan penyebrang bawah dibentuk Enkhbold pada januari 25 , 2006 , tetapi menghancurkan oleh MPRP di October/November 2007 . pergabungan yang lain bawah dibentuk Sanjaagiin Bayar di bulan nopember 22 , 2007.
Keterlibatan dalam perang	Sejak 1200-an Masehi	Negara-Negara yang terlibat perang dengan Mongolia: Korea pada tahun 1216-1254, dengan Jepang 1274-1288, Vitnam Selatan, Thailand an Burma 1988, dengan Indonesia (tanah jawa) 1294, ikut dalam pasukan perdamaian di ke Afganistan, Irak, Sudan. Sejak tahun 2003-2007
Keterlibatan dalam perjanjian internasional	Karena terlibat dalam beberapa OI (organisasi internasional) maka secara tidak langsung mongolia terikat dalam beberapa perjanjian internasional	Law on the National Human Rights Commission, International treaties in the area of trade and economic cooperation, INTERNATIONAL ARMS TRADE TREATY AIM, Ramsar Convention, Patent Cooperation Treaty, International Atomic Energy Agency (IAEA), Economic Policy Reform and Competitiveness Project (EPRC), Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Committee on the Rights of the Child, Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Human Rights Committee.

2. Berdasarkan Weekly news, Uraikan dalam 200 kata, kondisi real yang terjadi di negara masing-masing. (20 poin)

Ø Menurut penulis, banyak sekali berita yang di dapat kita ketahui tentang jepang, mulai dari masalah budaya, teknologi, keilmuan, sejarah, ekonomi, politik dan ragam lainnya, namun dalam blogs penulis (suryadijepang.wordpress.com) penulis mengangkat beberapa tema yang terkait politik (Hubungan Internasional), yang penulis anggkat masih berputar pada kekuatan perekonomian, karena perekonomian secara tidak langsung akan sangat mempengaruhi stabilitas politik suatu negara dalam konteks hubungan internasional, seperti kita ketahui bahwa jepang pasca kekalahannya oleh Amerika Serikat, tidak lagi memiliki angkatan bersenjata namun baru-baru ini negara ini telah mencoba untuk membengun kembali peta kekuatan militernya, tidak diragukan lagi bahwa negara yang memiliki kekutan ekonomi ini dengan kemampuan teknologi yang handal kelak akan mengulagi kejayaannya dalam konteks hubungan internasional. Terkait dengan perekonomian, selama ini, jepang disegani oleh kekuatan perekonomian dan teknologi yang mampu dikembangkan oleh negeri sakura ini sehingga poros kekuatan ekonomi akan sangat mempengaruhi negara ini menjadi negara yang maju, dalam blogs penulis mengambil beberapa weekly news yang bertemakan tentang ‘bursa saham’, ‘masalah minyak dunia’, ‘keterkaitan dalam organisasi internasinal’, dan ‘hubungan bilateral negara tersebut’ dalam beberapa hal dapat kita lihat bahwa bantuan ekonomi kepada negara-negara berkembang tetap mengalir, misalnya Indonesia dalam artikel yang bertema “Ratifikasi IJEPA Kelar Akhir Mei” kita dapat menyimak bangaimana pemerintahan Jepang dapat membuka sebuah kerjasama dalam bidang ketenaga kerjaan antara Indonesia – Jepang sehingga dapat terlihat bahwa kekuatan Jepang, atau kondisi real negara ini masih memiliki perekonomian yang baik dan mapan, masalah bursa saham di Jepang juga mengalami kemajuan dalam artikel “wall street mendongkrak bursa Jepang” disana terlihat bagaiman bursa Japang di tutut dengan anggka yang menguat itu artinya akan memberikan dampak secara langsung tentang kekuatan ekonomi dalam negeri Jepang, hal inipun menjadi indicator bahwa kondisi real negara Japang mengalami kemajuan di bidang kekutan perekonomian, dalam artikel “Jerman dan Jepang cemaskan pasokan minyak” terlihat bagaiman Diplomasi yang dilakukan oleh Jepang dengan menggandeng Jerman dan menggonakan negara-negara industry maju dalam G8 untuk melobi OPEC agar dapat menaikan sebanyak 40% produksi minyak agar dapat mengatasi permasalah lonjakan permintaan minyak, hal ini menggambarkan bahwa Jepang masih memiliki kekhawatiran terhadap permasalahan pasokan minyak (energy) namun lobi dan kerjasama luar negeri jepang dan kondisi teknologi Jepang mememungkinkan negara Japang tetap eksis di mata dunia internasional.

3. Kaitkan kondisi real tersebut dengan basis keseluruhaan kapabilitas negara. Kemukakan alasan mengapa kondisi tersebut (resume weekly news) terjadi. Uraikan dalam 100 kata. (20 poin)

Ø Seperti yang penulis sebutkan sebelumnya, bahwa negara Jepang masih memiliki kemampuan kapabilitas ekonomi yang kuat sehingga mampu melakukan mekanisme lobi yang berpengaruh terhadap permasalah di Jepang, masih tetap melakukan bantuan-bantuan kepada negara-negara berkembang seperti kepada Indonesia, hal ini jelas-jelas bila kita kaitkan weekly news dengan kapabilitas negara, sehingga kondisi real ini dapat terjadi adalah karena, negara Jepang memiliki system perekonomian yang matang dan baik, di tunjang dengan kemampuan eksplorasi teknologi yang tinggi dan di dukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga untuk mengelola permasalah yang datang dari dalam maupun dari luar yang terkait dengan stabilitas di Jepang,negara Jepang mampu untuk mengatasinya, hal inilah yang kemudian menjadikan negara Jepang tetap memiliki basis perekonomian yang kuat dan menggambarkan bahwa pengaruh Jepang di mata Internasional masih memiliki pengaruh yang sangat besar.

4. Kemukakan argumentasi tentang kapabilitas negara Anda, bila dibandingkan dengan negara-negara kelompok kawasannya (30 poin)

Ø Secara ekonomi, Jepang memiliki, perekonomian yang ideal, sebab bila kita melihat rata-rata pendapatan perkapita antara negara-negara di Asia Timur, misalnya Cina, Korea Utara, Korea Selatan, Mongolia dan Taiwan, Jepang memiliki pendapatan perkapita tertinggi, artinya negara yang baik adalah negara yang dapat memberikan kesejahtraan dalam masalah perekonomian kepada warga negaranya.

Ø Secara politik, negara Jepang memiliki hubungan diplomatic yang baik dan memiliki beberapa posisi strategis di dalam percaturan internasional, termasuk tergabung ke dalam negara-negara industry maju, yaitu G8, sehingga memungkinkan Jepang untuk dapat melakukan mekanisme lobi melalui jalur Diplomatic maupun negosiasi dalam organisasi-organisasi internasional untuk memenuhi tuntutan / kepanting dalam negeri jepang dalam percaturan Politik Internasional.

Ø Secara militer, negara ini baru membangun kembali kekuatan bersenjatanya, tidak diragukan lagi bahwa, negara yang memiliki tingkat perekonomian yang mapan dan teknologi yang tinggi dapat memiliki kapasitas militer yang lebih canggih dan memiliki kapasitas yang patut diperhitungkan misalnya Amerika Serikat dan Israel, ditambah dengan sumber daya manusia Jepang yang berkualitas tinggi sehingga memungkinkan mereka untuk memiliki persenjataan atau kekutan militer yang kuat dan canggi (super canggih).

Ø Secara geografi, negara Jepang adalah negara kepulauan sehingga lebih memungkinkan akses hubungan perekonomian yang lebih lancer, baik laut maupu udara dapat mengakses negara Jepang hal inilah yang akan membedakan secara geostrategic dan geopolitik dari sebuah negara, jepang memiliki akses yang baik sehingga untuk melkukan hubungan dengan negara-negara tetangga lebih dapat terjamin

Ø Kesimpulan, penulis melihat bahwa kekutan perekonomian jepang terjamin dan merupakan salah satu negara kawasan (Asia Timur) yang memiliki income percapita tertinggi dari negara-negara di kawasan asia timur telah memberikan sebuah penjelasan bahwa kapabilitas negara Jepang lebih baik, sehingga memungkinkan akses politik internasional yang lebih kuat, kemajuan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia yang terjamin secara intelektual dan kesejahtraan mereka, bagitu juga terkait dengan kemampuan militer yang akan terbagun dalam beberapa tahun kedepan, Jepang akan menjadi negara core di kawasan Asia Timur bahkan memungkinkan negara ini memeinkan peran untuk menjadi negara Adi Daya di dunia, seperti sejarah Spanyol pada beberapa dekakde silam.

Lebih 33.000 Orang Bunuh Diri di Jepang

suryadijepang — Thu, 26 Jun 2008 13:32:18 +0000

Jumat, 20 Juni 2008 | 20:30 WIB

TOKYO, JUMAT – Lebih dari 33.000 orang melakukan aksi bunuh diri di Jepang tahun lalu. Angka bunuh diri melampaui 30.000 jiwa dalam sepuluh tahun berturut-turut meskipun pemerintah Jepang melakukan kampanye untuk mengurangi salah satu kasus bunuh diri tertinggi di dunia itu.

Laporan yang dikeluarkan Badan Kepolisian Nasional Jepang Kamis (19/6) menunjukkan 33.093 mengakhiri hidup mereka sendiri pada tahun 2007. Angka tersebut merupakan terbesar kedua dari rekor bunuh diri yang mencapai sebesar 34.427 jiwa pada tahun 2003.

Sebagian besar alasan dari kasus bunuh diri adalah terlilit hutang, masalah keluarga, depresi serta masalah kesehatan lainnya. Terdapat lonjakan juga jumlah kasus bunuh diri yang menggunakan pemakaian gas sulfida hidrogen toksik yang dibuat dari deterjen.

Metode bunuh diri dengan deterjen atau memproduksi racun dengan perlengkapan rumah tangga ini ternyata telah menyebar melalui pesan di Internet. Polisi telah mendesak provider pelayanan internet agar menghapus instruksi untuk memproduksi gas beracun tersebut dari sejumlah situs.

Jumlah kasus bunuh diri melonjak tajam di Jepang setelah gejolak ekonomi tahun 1980an yang mengakibatkan sebagian besar warga Jepang kehilangan pekerjaan dan terlilit utang. Angka bunuh diri di kalangan mereka yang berusia 60 tahun atau lebih meningkat 9 persen menjadi sekitar 12.100 kasus tahun lalu. Sementara kasus bunuh diri pada kalangan remaja sedikit mengalami penurunan.

Mulai Januari hingga Mei 2008, hampir 520 orang melakukan aksi bunuh diri dengan menggunakan gas sulfida hidrogen. Hanya terdapat 30 kasus yang mencakup penggunaan gas tersebut pada periode yang sama pada tahun 2007.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, tingkat bunuh diri di Jepang terbilang terbesar kedua di kelompok 8 negara industri maju G8 setelah Rusia. Pada bulan Juni 2007, pemerintah Jepang berjanji mengurangi tingkat bunuh diri lebih dari 20 persen menjelang tahun 2016.

Namun, para pekerja sosial Jepang menyebut masalah ini kompleks dan memerlukan waktu untuk mencari solusinya. Perfektur Akita di Jepang utara yang merupakan wilayah dengan angka kasus bunuh diri tertinggi di Jepang dalam 13 tahun terakhir telah menjalankan program pencegahan kasus bunuh diri sejak tahun 2000.

“Kami bersyukur pemerintah memikirkan cara untuk menekan angka kasus bunuh diri, namun mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” kata Yukiko Nishihara, pendiri Pusat Pencegahan Bunuh Diri Dunia Befrienders. Kasus bunuh diri tahunan di Akita yang terdiri dari sekitar 1 juta penduduk mencapai puncaknya pada tahun 2003 dengan sekitar 520 kasus sebelum turun menjadi 420 kasus pada tahun 2007.

“Tidak seperti penyakit, penyebab bunuh diri terletak pada sejumlah masalah sosial yang luas,” kata Sato. “Jadi hal penting yang perlu diperhatikan adalah memahami perubahan dalam kehidupan sosial – misalnya lonjakan angka pengangguran serta pembengkakan utang,” ujarnya.

Keterlibatan dalam Perjajian Internasional

suryadijepang — Tue, 10 Jun 2008 15:02:38 +0000

Agriculture, Fisheries and Forest

Agriculture

Japan’s Food and Agricultural Cooperation in Africa
- NERICA (New Rice for Africa)
- Japan’s Relation with Africa
- Japan’s Initiatives toward African Development
The BSE Issue between Japan and the U.S.

Visit to Japan by Dr. Jacques Diouf, Director-General of the U.N. Food and Agriculture Organization (FAO) (May 2008)
Exchange of Notes on Grant Aid (Assistance for Underprivileged Farmers) through the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) to the Republic of Uganda and Burkina Faso (March 2008)
Grant Assistance for Underprivileged Farmers in the Palestinian territories, Yemen, Sudan, Eritrea, and Ethiopia through the FAO (Food and Agriculture Organization) (July 2007)
Japan’s Initial Response to the Issuing of the Chairs’ Texts on Draft Modalities of Agriculture and NAMA in the DDA (July 2007)
Assistance to Farmers in the Southern Part of the Republic of Haiti Affected by Hurricane through the FAO’s Project to Improve Food Self-sufficiency (February 2007)
Assistance for United Nations Trust Fund for Human Security project “Support to ex-poppy farmers and poor vulnerable families in border areas” Project in Myanmar (January 2007)
The Grant Assistance for Underprivileged Farmers: Dissemination of NERICA and Improved Rice Production Systems in Uganda (through the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) (February 2006)
Assistance for “Establishing a Zone Free of the Tsetse and Trypanosomiasis Problem in the Southern Rift Valley, Ethiopia, and Assisting Rural Communities in Agricultural and Livestock Development” Project (February 2006)
Assistance for “Support to the Livelihood Rehabilitation for Conflict Affected People Engaged in Agriculture in North and East Sri-Lanka” Project (October 2005)
Assistance for “Cassava multiplication, distribution and enhanced coordination of agricultural emergency operations in Rwenzori region of Western Uganda” Project (October 2005)
Assistance through the Trust Fund for Human Security for Supporting Poor Farmers in Ghana by the Dissemination of New Rice for Africa (NERICA) (October 2004)
Assistance through the Trust Fund for Human Security for supporting poor farmers in Sierra Leone by the dissemination of New Rice for Africa (NERICA) (October 2004)
Statement by Prime Minister Junichiro Koizumi on the resolution of the issue of safeguards for three agricultural products, including welsh onions (December 2001)
Countermeasures of Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) (November 2001)

Fisheries

Holding of the International Symposium “Recent Trend of the Management of Marine Living Resources: Possibility and Limitation of Ecosystem approaches” (March 2007)
The 22nd Japan-Russia Joint Fishery Committee Meeting (March 2006)
Symposium “Recent Trend of the Management of Marine Living Resources: Sustainable Use and Application of Precautionary Approach” (January 2006)
Announcement for International Symposium on “Towards the Mutual Understanding between Sustainable Use and Protection of Marine Resources” (February 2004)
The Management of Whales
- Result of Public Poll on Whaling 2002 (Fisheries Agency Website)
- The Position of the Japanese Government on Research Whaling
- Management of Cetacean Resources
  - What is the IWC ?
  - Whale species and their management
  - Minke whales are increasing
  - Minke whale population in the Antarctic estimated at 760,000
  - Japan’s request for a catch of 50 minke whales in its coastal waters is justifiable
  - Management of dolphins and porpoises
  - Whaling Moratorium and Southern Ocean Sanctuary cause waste of resources
  - Partial Chronology of Whaling
- Japan and the Management of Whales
- International Convention for the Regulation of Whaling
- Center of the Sustainable Use of Marine Resources (Fisheries Agency Website)
Statement by H.E. Ambassador Yoshiyuki Motomura, Deputy Permanent Representative of Japan, at the General Assembly Meeting on Agenda Item 52 (a): Oceans and the Law of the Sea 52 (b): Sustainable Fisheries (November 2003)
Statement by Foreign Minister Makiko Tanaka on Fishing Operations by Fishing Boats of the Republic of Korea in Waters around the Four Northern Islands (August 2001)

Forest

The Second Round of the International Experts Meeting on Illegal Logging (March 2008)
- Chairpersons’ Summary (March 4, 2008)
Opening remark by Mr. Osamu UNO, Vice-Minister for Foreign Affairs of Japan, at the 43rd International Tropical Timber Council (ITTC) (November 2007)
Deposit of the Instrument of Acceptance of the International Tropical Timber Agreement, 2006 (August 2007)
Japan’s Financial Assistance through the International Tropical Timber Organization (ITTO) (May 2007)
International Experts Meeting on Illegal Logging “Possible Way Forward towards More Sustainable Forest Management” (March 2007)
Signing of the International Tropical Timber Agreement, 2006 (February 2007)
The 35th International Tropical Timber Organization (ITTO) (November 2003)
- Message by Ms. Yoriko Kawaguchi, Minister of the Foreign Affairs of Japan (November 3, 2003)
Asia Forest Partnership (AFP)
- Third Meeting for the Promotion of Asia Forest Partnership (AFP) (November 2003)
- Second Meeting for the Promotion of Asia Forest Partnership (AFP) (July 2003)
- First Meeting for the Promotion of Asia Forest Partnership (AFP) (November 2002)
- Preparatory Meeting on Asia Forest Partnership (AFP) (July 2002)
Illegal Logging and the Trade in Illegally Logged Timber and Wood Products (June 2003)
- Joint Announcement (June 24, 2003)
- Action Plan [PDF]
The 34th International Tropical Timber Council (ITTC) (May 2003)
- Summary and Evaluation
The 33rd International Tropical Timber Council (ITTC) (November 2002)
- Summary and Evaluation
- Address by Mr. Eisuke Hinode, Parliamentary Secretary for Foreign Affairs of Japan

Other Resources

Address by H.E. Mr. Yasuo Fukuda, Prime Minister of Japan on the Occasion of the High-Level Conference on World Food Security: The Challenges of Climate Change and Bioenergy (June 2008) [English] [French [Japanese]
Decision on Emergency Food Aid in Response to Rising Food Prices (May 2008)
Decision on Emergency Food Aid in Response to Rising Food Prices (April 2008)
Dispatch of Letters from Prime Minister Yasuo Fukuda on Rising Food Prices (April 2008)
Exchange of Notes on Grant Aid (Food Aid) through the World Food Programme (WFP) for the Republic of Malawi (March 2008)
Exchange of Notes concerning Grant Aid (Food Aid) to the Republic of Burundi through the World Food Programme (WFP) (February 2008)
Assistance through the World Food Programme (WFP) to Cambodia, Pakistan, Indonesia, and Colombia (January 2008)
Exchange of Notes for Grant Aid (Food Aid) through the United Nations World Food Programme (WFP) for the Republic of the Sudan (December 2007)
Exchange of Notes on Grant Aid (Food Aid) to 8 Countries Including Timor-Leste through WFP (World Food Programme) (December 2007)
Exchange of Notes on Grant Aid (Food Aid) through the United Nations World Food Programme (WFP) (August 2007)
Assistance through the World Food Programme (WFP) for Protracted Relief and Recovery Operation in Georgia (April 2007)
Assistance through the World Food Programme (WFP) for Internally Displaced Persons and Vulnerable People in the Republic of Azerbaijan (April 2007)
Assistance through the World Food Programme (WFP) for Senegalese (April 2007)
Grant Assistance for Underprivileged Farmers in Sudan, Palestine, and Mozambique through the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (March 2007)
Food Aid through the United Nations World Food Programme (WFP) (March 2007)
Food Aid through the World Food Programme (WFP) (February 2007)
The Fourth Japan-WFP Policy Consultation (January 2007)
Food Aid through the United Nations World Food Programme (WFP) (December 2006)
Assistance for “Enhancing Food Security through Empowerment of Schools” Project in Zimbabwe (November 2006)
Food Aid through the World Food Programme (WFP) (October 2006)
Food Aid to African Countries through the World Food Programme (WFP) (August 2006)
Food Aid through the World Food Programme (WFP) (March 2006)
The Third Japan-WFP Annual Policy Consultation – Partnership for Human Security – (March 2006)
The International Grains Council (IGC) Appointed Etsuo Kitahara, Vice-President of Japan International Cooperation Agency (JICA), as the New Executive Director (January 2006)
Special Guest Address at WFP Dublin Global Meeting Opening Ceremony “World Hunger? What’s my dream to solve this problem?” (June 2004)
Remarks by Mr. Kenichi Mizuno, Parliamentary Secretary for Foreign Affairs of Japan, at Round Table “World Food Summit: five years later” (June 2002)

Arms Control, Disarmament and Non-Proliferation

What’s New:

Second Session of the Preparatory Committee of the 2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (April 28-May 9, 2008)
Statement by Foreign Minister Koumura on the Dublin Conference on Cluster Munitions (Adoption of Draft Convention) (May 30, 2008)
The Fifth Asian Senior-level Talks on Non-Proliferation (ASTOP) (April 2008)
- Results (May 1,2008)
- Opening Speech by Mr. Hitoshi KIMURA, Senior Vice-Minister for Foreign Affairs (April 25, 2008)
- Press Release (April 11, 2008)
The Second Review Conference of the Chemical Weapons Convention (April 2008)
- Statement by H.E. Mr. Minoru SHIBUYA, Ambassador of Japan and Permanent Representative of Japan to the OPCW
- Japan’s National Papers
  - Promotion of Non-Proliferation of Chemical Weapons
  - Japan’s Efforts Toward Early Destruction of ACW in China
Additional Measures based on the Foreign Exchange and Foreign Trade Act to Freeze the Assets of Entities and Persons Related to Iran’s Proliferation Sensitive Nuclear and Other Activities (Japan’s Implementation of United Nations Security Council resolution on Iran’s Nuclear Issue) (April 2008)
Mr. Branislav Kapetanovic, Spokesperson of the Cluster Munition Coalition, Paid Courtesy Call on Mr. Hitoshi Kimura, Senior Vice-Minister for Foreign Affairs (April 2008)
Statement by H. E. Ambassador Takahiro Shinyo, Deputy Permanent Representative of Japan to the United Nations, at the 2008 annual session of the United Nations Disarmament Commission (April 8, 2008)
Statement by H.E. Mr. Yasuhide Nakayama, Vice-Minister for Foreign Affairs of Japan to the Conference on Disarmament (March 4, 2008)
Statement by Mr. Masahiko Koumura, Minister for Foreign Affairs, on the Adoption of United Nations Security Council Resolution 1803 concerning Iran’s Nuclear Issue (March 4, 2008)
Statement by Mr. Masahiko Koumura, Minister for Foreign Affairs, on the Ratification of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) by the Republic of Colombia (January 2008)
Disarmament and Non-Proliferation: Japan’s Efforts (Pamphlet)

Atomic Energy

International Atomic Energy Agency (IAEA)

The 51st General Conference of the International Atomic Energy Agency (IAEA) (September 2007)
- Statement by Mr. NAKAGAWA Yoshio, Senior Vice-Minister for Cabinet Office (September 17, 2007)
- Press Release (September 14, 2007)
Exchange of Diplomatic Notes for the Entry into Force of the Agreement for Co-operation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy between Japan and the European Atomic Energy Community (EURATOM) (November 2006)
Seminar on Strengthening Nuclear Security in Asian Countries (November 2006)
- Chairman’s Conclusions from the Seminar on Strengthening Nuclear Security in Asian Countries (November 10, 2006)
- Press Release (November 1, 2006)
Visit to Japan by Dr. Mohamed ElBaradei, IAEA Director General (November 2006)
Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism – Text of Statement of Principles (October 2006)
Statement by Mr. MATSUDA Iwao, Minister of State for Science and Technology Policy, at the 50th General Conference of the IAEA (September 2006)
Telephone Conversation between the Foreign Ministers of Japan and Iran (June 2006)
Statement by Mr. Taro Aso, Minister for Foreign Affairs, on the Iranian Nuclear Issue: US Proposal on Negotiations with Iran (June 2006)
Statement by the Press Secretary on the U.N. Security Council Presidential Statement concerning Iran’s Nuclear Issue (March 2006)
Signing of Agreement for Co-operation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy between Japan and the European Atomic Energy Community (EURATOM) (February 2006)
Statement by the Press Secretary on the Adoption of a Resolution concerning Iran’s Nuclear Issue at the Extraordinary Meeting of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Board of Governors (February 2006)
Statement by the Press Secretary on the Resumption of Uranium Enrichment-related Research and Development Activities by Iran (January 2006)
Statement by Mr. MACHIMURA Nobutaka, Minister for Foreign Affairs, on the Award of the Nobel Peace Prize to the IAEA and its Director General ElBaradei (October 2005)
Statement by the Press Secretary on the Election of Mr. Yukiya Amano, Ambassador to the Permanent Mission of Japan to the International Organizations in Vienna, as Chairman of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency (IAEA) (October 2005)
Statement by the Press Secretary on the Adoption of a Resolution concerning Iran’s Nuclear Issue at the Meeting of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Board of Governors (September 2005)
Statement by the Press Secretary on the Adoption of a Resolution concerning Iran’s Nuclear Issue at the Special Meeting of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Board of Governors (August 2005)
Statement by the Press Secretary on the Resumption of Uranium Conversion Activities by Iran (August 2005)
Statement by the Press Secretary on the Adoption of Amendments to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM) (July 2005)
Statement by the Press Secretary on the Adoption of a Resolution by the International Atomic Energy Agency (IAEA) Board of Governors on Iran’s Nuclear Issue (December 2004)
Statement by H.E. Mr. Shinichi Kitaoka, Deputy Permanent Representative of Japan to the United Nations, at the United Nations General Assembly Plenary Meeting, on Agenda Item 14: Report of the IAEA (November 2004)
Visit to Japan by Dr. Mohamed ElBaradei, IAEA Director General (September 2004)
Statement by the Press Secretary on the Adoption of a Resolution by the International Atomic Energy Agency (IAEA) on Iran’s Nuclear Issue (September 2004)
Statement by H.E. Ambassador Yukio Takasu, President of the 47th IAEA General Conference (September 2004)
Statement by Mr. Toshimitsu Motegi, Minister of State for Science and Technology Policy, Delegate of the Government of Japan, at the Forty-eighth General Conference of the International Atomic Energy Agency (September 2004) [PDF]
Statement by the Press Secretary on the Implementation of Integrated Safeguards by the International Atomic Energy Agency (IAEA) to Japan’s Nuclear Activities (September 2004)
Statement by the Press Secretary on the Resumption of Uranium Enrichment-related Activities by Iran (August 2004)
Statement by the Press Secretary on the Adoption of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Board of Governors’ Resolution concerning Iran’s Nuclear Issue (June 2004)
Statement by the Press Secretary on the Conclusion by the International Atomic Energy Agency (IAEA) regarding Japan’s Nuclear Activities (June 2004)
The Japan’s Efforts and Contribution on Universalization of the International Atomic Energy Agency (IAEA) Additional Protocol (May 2004)
Statement by the Press Secretary on the Entry into Force of the IAEA Additional Protocol in 15 European Countries (May 2004)
Statement by the Press Secretary on the Adoption of the IAEA Board of Governors’ Resolution concerning Iran’s Nuclear Issue (March 2004)
Statement by the Press Secretary on the Adoption of IAEA Board of Governors’ Resolution concerning Libya’s Nuclear Issue (March 2004)
Statement by Ms. Yoriko Kawaguchi, Minister for Foreign Affairs, on Libya’s Signing of the IAEA Additional Protocol (March 2004)
Statement by the Press Secretary on conclusion of the contract for the development operations of Azadegan field (February 2004)
Summary of Japan-Iran Consultation on Disarmament and Non-proliferation Issues (January 2004)
Visit by Minister for Foreign Affairs Yoriko Kawaguchi to the Islamic Republic of Iran and the United Arab Emirates (Summary and Evaluation) (January 2004)
Statement by Ms. Yoriko Kawaguchi, Minister for Foreign Affairs, on Iran’s Signing of the IAEA Additional Protocol (December 2003)
Statement by the Press Secretary on the Adoption of the IAEA Board of Governors’ Resolution concerning Iran’s Nuclear Issue (November 2003)
Japan appreciates the decision of the Islamic Republic of Iran to cooperate fully with the IAEA (October 2003)
The resolution adopted at the General Conference of IAEA Implementation of the NPT Safeguards Agreement between the Agency and the North Korea (September 2003) [PDF]
Statement by the Press Secretary on the International Atomic Energy Agency (IAEA) Board of Governors’ Adoption of the Resolution concerning the Nuclear Issues of Iran (September 2003)
Statement by Mr. Hiroyuki Hosoda Minister of State for Science and Technology Policy Delegate of the Government of Japan At the Forty-seventh General Conference of the International Atomic Energy Agency (September 2003)
Japan-Iran Expert Meeting on the IAEA Additional Protocol (August 2003)
Accession to the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management (August 2003)
Statement by the Press Secretary on the Chairwoman’s Summing-up Statement of the IAEA Board of Governors Meeting Concerning the Implementation of the NPT Safeguards Agreement in the Islamic Republic of Iran (June 2003)
Statement by Ms. Yoriko Kawaguchi, Minister for Foreign Affairs, on the Reports by UNMOVIC and IAEA to the United Nations Security Council on the Inspections in Iraq (March 2003)
Statement by Ms. Yoriko Kawaguchi, Minister for Foreign Affairs, on the Reports by UNMOVIC and IAEA to the United Nations Security Council on the Inspections in Iraq (February 2003)
Statement by the Press Secretary on the Resolution concerning North Korea at the February Meeting of the IAEA Board of Governors (February 2003)
Statement by the Press Secretary on the Resolution concerning North Korea at the January Meeting of the IAEA Board of Governors (January 2003)
Statement by the Press Secretary on the Removal of Seals and other Interference by North Korea in the Used Nuclear Fuel Storage and other Facilities (December 2002)
Statement by the Press Secretary on the Removal of Seals and other Interference by North Korea in the Used Nuclear Fuel Storage Facilities (December 2002)
Statement by the Press Secretary on North Korea’s Removal of the Protective Seals of the Graphite-Moderated Experimental Reactor (December 2002)
International Conference on Wider Adherence to Strengthened IAEA Safeguards (Chairman’s Summary) (December 2002)
Statement by the Press Secretary on the Resolution of the IAEA (International Atomic Energy Agency) Board of Governors concerning the Democratic People’s Republic of Korea (November 2002)

Climate Change

Topics:

Dispatch of Special Envoy of the Prime Minister of Japan on Climate Change (June 2008)
Address by H.E. Mr. Yasuo Fukuda, Prime Minister of Japan on the Occasion of the High-Level Conference on World Food Security: The Challenges of Climate Change and Bioenergy (June 2008) [English] [French (PDF)] [Japanese]
Leaders of Central American and Caribbean Countries Endorsed the”Cool Earth 50″ and the “Cool Earth Promotion Programme” Proposed by Japan (May 2008)
Japan-UNDP Joint Framework for Building Partnership to Address Climate Change in Africa (May 2008)
Joint Announcement on Enhanced Cooperation in Environment and Climate Change Issues between Japan and the Lao People’s Democratic Republic (May 2008)
The 4th Ministerial Meeting of the Gleneagles-Dialogue on Climate Change, Clean Energy and Sustainable Development (Chairs’ Conclusions) (March 2008)
Basic Policy on Development Cooperation in the Field of Climate Change – Recommendations by Experts’ Panel for Realization of “Cool Earth” – (March 2008) [PDF]
Singapore Declaration on Climate Change, Energy and the Environment (Third East Asia Summit) [PDF] [Text Version]

New Proposal on Climate Change, “Cool Earth 50″

High-Level Event on Climate Change

Mr. Yoshiro Mori, Special Envoy of the Prime Minister of Japan’s Attendance at the 62nd Session of the United Nations General Assembly (September 2007)
- The United Nations High Level Event on Climate Change (Overview and Evaluation) (September 24, 2007)
  - Statement by Mr. Yoshiro Mori, Special Envoy of the Prime Minister of Japan (September 24, 2007)
- Meeting Between Mr. Yoshiro Mori, Special Envoy of the Prime Minister of Japan, and Dr. Srgjan Kerim, President of the 62nd Session of the United Nations General Assembly (Overview) (September 25, 2007)

Conference of the Parties on Climate Change (COP)

COP 10 (6-17 December 2004, Buenos Aires, Argentina)
- Overview and Major Results (December 18, 2004)
- UNFCCC-COP 10 Official Website
COP 9 (1-12 December 2003, Milan, Italy)
- Summary by the President of the Conference of the Parties at its Ninth Session (December 12, 2003) [PDF]
- Statement by the Delegation of Japan at the Ministerial Round Table Discussions (December 2003)
- UNFCCC-COP 9 Official Website
COP 8 (23 October-1 November 2002, New Delhi, India)
- High-Level Segment Attended by Ministers and Senior Officials – The Delhi Ministerial Declaration on Climate Change and Sustainable Development -
- UNFCCC-COP 8 Official Website
COP 7 (29 October-9 November 2001, Marrakesh, Morocco)
COP 6 bis (16-27 July 2001, Bonn)
COP 6 (13-24 November 2000, The Hague)
COP 5 (25 October-5 November 1999, Bonn)
COP 4 (2-14 November 1998, Buenos Aires)
COP 3 (1-11 December 1997, Kyoto)
COP 2 (8-19 July 1996, Geneva)
COP 1 (28 March-7 April 1995, Berlin)

Informal Meeting on Further Actions against Climate Change

Resources

Dispatch of Special Envoy of the Prime Minister of Japan on Climate Change (June 2008)
Address by H.E. Mr. Yasuo Fukuda, Prime Minister of Japan on the Occasion of the High-Level Conference on World Food Security: The Challenges of Climate Change and Bioenergy (June 2008) [English] [French (PDF)] [Japanese]
Leaders of Central American and Caribbean Countries Endorsed the”Cool Earth 50″ and the “Cool Earth Promotion Programme” Proposed by Japan (May 2008)
Japan-UNDP Joint Framework for Building Partnership to Address Climate Change in Africa (May 2008)
Joint Announcement on Enhanced Cooperation in Environment and Climate Change Issues between Japan and the Lao People’s Democratic Republic (May 2008)
The 4th Ministerial Meeting of the Gleneagles-Dialogue on Climate Change, Clean Energy and Sustainable Development (Chairs’ Conclusions) (March 2008)
Basic Policy on Development Cooperation in the Field of Climate Change – Recommendations by Experts’ Panel for Realization of “Cool Earth” – (March 2008) [PDF]
Dispatch of Survey Mission on Climate Change to Tuvalu and Fiji (February 2008)
Statement by Ambassador Yukio Takasu, Permanent Representative of Japan to the United Nations, at the Thematic Debate of the General Assembly “Addressing Climate Change: The United Nations and the World at Work” (February 2008)
Climate Change and Perspective for Japan-EU Cooperation (January 2008)
Address by Mr. Masahiko Koumura, Minister for Foreign Affairs of Japan at the 61st Meeting of the Nippon Keidanren Board of Councillors (December 2007)
Mr. Kemal Derviş, Administrator of the United Nations Development Programme (UNDP), Pays a Call on Mr. Masahiko Koumura, Minister for Foreign Affairs (December 14, 2007)
Singapore Declaration on Climate Change, Energy and the Environment (Third East Asia Summit) [PDF] [Text Version]
Towards a “Sustainable East Asia”: Japan’s Environmental Cooperation Initiative announced at the 3rd EAS (November 2007) [PDF]
Fact Sheet: U.S.-Japan Cooperation on Energy Security, Clean Development, and Climate Change (November 2007)
Statement by Ambassador Takahiro Shinyo, Deputy Permanent Representative of Japan to the United Nations on Agenda Item 54: Sustainable Development (October 2007)
Foreign Minister Masahiko Koumura to Attend Meeting of Major Economic Countries on Climate Change Hosted by the United States (September 2007)
Statement by Ambassador Koji Tsuruoka, Director-General for Global Issues, Ministry of Foreign Affairs of Japan, at the Informal Thematic Debate of the General Assembly “Climate Change as a Global Challenge” (August 2007)
Japan-U.S. High-Level Consultations on Climate Change (August 2007)
The 4th Meeting of the Policy Implementation Committee of the Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate (APP) (July 2007)
Courtesy Call by Dr. Han Seung-soo, United Nations Secretary General’s Special Envoy on Climate Change (May 2007)
Statement by Ambassador Kenzo Oshima, Permanent Representative of Japan, at the Security Council Open Debate on Energy, Security and Climate (April 2007)
The Third Japan-China Climate Change Dialogue (August 2006)
The Preparatory Meeting of Ministers for the Eleventh Session of the Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change (COP11) and the First Session of the Conference of the Parties Serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP1) (Overview and Evaluation) (September 2005)
G8 Gleneagles 2005 “Japan’s Climate Change Initiative” (July 6-8, 2005) [PDF] [Text Version]
Twenty-Second Sessions of the Subsidiary Bodies of the United Nations Framework Convention on Climate Change (SB22) (Overview and Evaluation) (May 2005)
Seminar of Governmental Experts on Climate Change (Overview and Evaluation) (May 2005)
The Second China-Japan Climate Change Dialogue (April 2005)
Address to celebrate the entry into force of the Kyoto Protocol by H.E. Mr. Kazuo Asakai, Ambassador of Japan to the European Union (February 2005)
Statement by Mr. Nobutaka Machimura, Minister for Foreign Affairs, on the Entry into Force of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (February 2005)
Commemorative Event to Mark the Entry into Force of the Kyoto Protocol (Video image broadcast) (February 2005)
Statement by Mr. Nobutaka Machimura, Minister for Foreign Affairs, on the Signing of the Bill to Ratify the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change by the President of the Russian Federation (November 2004)
Statement by the Press Secretary on the Passage of the Bill to Ratify the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change in the Russian Federation Council (October 2004)
Address by Ambassador Kazuo Asakai at the Institute for European Studies on Global Sustainable Development (October 2004) [PDF]
Statement by the Press Secretary on the Passage of the Bill to Ratify the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change in the Russian State Duma (October 2004)
Statement by Mr. Nobutaka Machimura, Minister for Foreign Affairs, on the Decision of the Government of Russia to Ratify the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (September 2004)
Request for Russia’s Early Ratification of the Kyoto Protocol (November 2003)
Third Meeting of the U.S.-Japan High-Level Consultations on Climate Change (August 2003) [Joint Statement] [Announcement]
Statement by the Press Secretary on Canada’s Ratification of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (December 2002)
Statement by Prime Minister Junichiro Koizumi on the Acceptance of the Kyoto Protocol by Japan (June 2002)
Statement by Foreign Minister Yoriko Kawaguchi on the Acceptance of the Kyoto Protocol by Japan (June 2002)
Kyoto Protocol (March 2002)
Future Policies Toward the Ratification of the Kyoto Protocol (February 2002)
Statement by Ms. Yoriko Kawaguchi, Minister for Foreign Affairs, on the Announcement of Climate Change Policy by the Government of the United States (February 2002)
Visit to Japan by High Level EU Mission on Environment concerning the Kyoto Protocol (July 2001)
Resolution Concerning the Realization of International Agreement Toward the Entry into Force of the Kyoto Protocol
- Resolution of the House of Representatives (April 19, 2001)
- Resolution of the House of Councilors (April 18, 2001)
UNFCC Official Website

Conflict Prevention

Exchange of Notes for Grant Aid to the Republic of Lebanon through the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) for the Agency’s Emergency Appeal for Northern Lebanon (March 2008)
Visit to Japan of Dr. Jacob Kellenberger, President of the International Committee of the Red Cross (ICRC) (February 2008)
Statement by the Press Secretary on the Development toward a Solution of the Conflict in Sri Lanka (January 2008)
Statement by H.E. Mr. Takahiro Shinyo, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Deputy Permanent Representative of Japan, at the Security Council Open Debate on the Role of the Security Council in Conflict Prevention in Africa (August 2007)
Statement by H.E. Ambassador Kenzo Oshima, Permanent Mission of Japan to the United Nations, on the Protection of Civilians in Armed Conflict (June 2005)
Statement by the Press Secretary on the Declaration of Renunciation of Armed Conflict by Anti-Government Forces in Rwanda (April 2005)
Grant Aid for Conflict Prevention and Peace Building for the Financial Reform of the Palestinian Authority through the World Bank (March 2005)
Grant Aid to the Republic of Sierra Leone for Arms for Development (AFD) Programme (March 2005)
Statement by H.E. Ambassador Koichi Haraguchi, Permanent Representative of Japan to the United Nations, on the Protection of Civilians in Armed Conflict (December 2004)
Statement by H.E. Ambassador Koichi Haraguchi, Permanent Representative of Japan to the United Nations, on the Role of Civil Society in Post-Conflict Peace-Building (June 2004)
Statement by H.E. Ambassador Koichi Haraguchi, Permanent Representative of Japan to the United Nations, on the Protection of Civilians in Armed Conflict (June 2004)
Statement by H.E. Mr. Koichi Haraguchi, Permanent Representative of Japan, at the Open Debate of the Security Council in Connection with “Post-Conflict National Reconciliation: The Role of the United Nations” (January 2004)
Statement by H.E. Mr. Koichi Haraguchi, Permanent Representative of Japan, at the Security Council Meeting on the Recommendations of the Security Council Mission to West Africa (January 2004)
Statement by H.E. Ambassador Koichi Haraguchi, Permanent Representative of Japan to the United Nations, on the Protection of Civilians in Armed Conflict (December 2003)
Statement by H.E. Mr. Koichi Haraguchi, Permanent Representative of Japan, at the Wrap-up Meeting of the Security Council Focusing on the Role of the United Nations in Post-Conflict Situations (April 2003)
Appointment of Ambassador in Charge of Conflict and Refugee-related Issues in Africa (April 2003)
Japan-UK Cooperation in the field of Conflict Prevention – JOINT FUNDING OF THE COMMUNITY REINTEGRATION PROGRAMME IN SIERRA LEONE – (December 2002)
Japan’s Policy toward the United Nations in the Post-Cold War World
- Conflict Prevention (Pamphlet 2000)
International Symposium on Conflict Prevention “Culture of Prevention: Multi-Actor Coordination from UN to Civil Society” (March 2001)

Disaster Prevention and Relief

What’s New:

Emergency Assistance to the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the Flood Disaster (June 2008)
Earthquake Disaster in Sichuan Province, China (May 2008)
Cyclone Disaster in the Union of Myanmar (May 2008)

Earthquake Disaster in Sichuan Province, China (May 2008)
Cyclone Disaster in the Union of Myanmar (May 2008)

Emergency Assistance to the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the Flood Disaster (June 2008)
Emergency Assistance to the Republic of Madagascar for Cyclone Disaster (February 2008)
Japanese ODA Loan to Bangladesh (February 2008)
Emergency Aid to Ecuador for Torrential Rain Disaster (February 2008)
Emergency Assistance for Cold Wave Disaster in the Republic of Tajikistan (February 2008)
Emergency Assistance for Heavy Snowfall in the Islamic Republic of Afghanistan (February 2008)
Emergency Aid for Heavy Snowfall Disaster in Southern China (February 2008)
Emergency Aid to the Republic of Bolivia for Torrential Rain Disaster (January 2008)
Emergency Aid to the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka for the Flood Disaster (December 2007)
Return of Expert Team of Japan Disaster Relief Team (JDR) from the Republic of Korea (December 2007)
Emergency Aid to the Republic of Korea for Oil Spill Accident (December 2007)
Emergency Aid for Flood Disaster in Papua New Guinea (November 2007)
Emergency Grant Aid to the United Mexican States for Major Floods and Landslides Disaster (November 2007)
Emergency Grant Aid to People’s Republic of Bangladesh for Cyclone Disaster (November 2007)
Statement by Minister for Foreign Affairs Masahiko Koumura on the Cyclone Disaster in Bangladesh (November 2007)
Emergency Aid to Mexico for Flood Disaster in Tabasco and Chiapas (November 2007)
Emergency Assistance to the Dominican Republic for the Tropical Storm Disaster (November 2007)
Emergency Assistance to the Republic of Uganda for Flood Disaster (September 2007)
Emergency Assistance to the Republic of Ghana for Flood Disaster (September 2007)
Emergency Aid to the Republic of Nicaragua for Hurricane Disaster (September 2007)
Emergency Assistance for the Earthquake Disaster in the Republic of Peru (August 2007)
Emergency Aid to Jamaica for Damage Caused by Hurricane Dean (August 2007)
Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan, Sends a Message of Sympathy on the Earthquake Disaster in Peru (August 2007)
Emergency Assistance for the Earthquake Disaster in the Republic of Peru (August 2007)
Mr. Taro Aso, Minister for Foreign Affairs, Sends a Message of Sympathy on the Earthquake Disaster in Peru (August 2007)
Prime Minister Abe Expresses Sympathy for Flood Disaster in South-central China to President Hu Jintao and Premier Wen Jiabao of the People’s Republic of China (August 2007)
Emergency Assistance to the Republic of the Sudan for Flood Disaster (July 2007)
Emergency Aid to the Islamic Republic of Pakistan for Flood Disaster (July 2007)
Emergency Assistance for the Cyclone Disaster in the Western Part of the Union of Myanmar (June 2007)
Emergency Assistance to Uruguay for Torrential Rain Disaster (May 2007)
Emergency Grant Aid for Earthquake and Tsunami Disaster in the Solomon Islands (April 2007)
Emergency Assistance to the Solomon Islands for Earthquake and Tsunami Disaster (April 2007)
Grant Aid for the Earthquake Risk Reduction and Recovery Preparedness Programme for South Asian Region (March 2007)
Emergency Grant Aid for Torrential Rain Disaster in the Republic of Bolivia (March 2007)
Emergency Assistance to Bolivia for Torrential Rain Disaster (February 2007)
Emergency Assistance to the DKI Jakarta Province, Indonesia, for Flood Disaster (February 2007)
Emergency Assistance for the Landslide Disaster in Sri Lanka (January 2007)
Emergency Grant Aid for the Mudslides and Floods Disaster caused by Typhoon “Reming” in Southern Luzon Island, the Republic of the Philippines (December 2006)
Assistance for Trust Fund for Human Security project “Restoring Livelihoods in Grenada after Hurricanes Ivan and Emily” (December 2006)
Emergency Grant Aid for the Mudslide Disaster caused by Typhoon “Reming” hitting Southern Luzon Island, the Republic of the Philippines (December 2006)
Emergency Assistance for the mudslides disaster caused by Typhoon hitting Southern Luzon Island, the Republic of the Philippines (December 2006)
Emergency Assistance to the Republic of Panama for Torrential Rain Disaster (November 2006)
Emergency Assistance to the Islamic Republic of Afghanistan for the Flood Disaster (November 2006)
Emergency Aid for Typhoon Disaster in Vietnam (October 2006)
Oil Spill Disaster off Guimaras Island, Philippines (Dispatch of Japan Disaster Relief Expert Team) (August 2006)
Emergency Assistance for the Refugees caused by Mt. Mayon’s Volcanic Activity in the Republic of the Philippines (August 2006)
Emergency Assistance to Dire Dawa Region in eastern Ethiopia for Flood Disaster (August 2006)
Grant Aid to the Republic of Guatemala (August 2006)
Emergency Assistance to Pakistan for Flood Disaster (August 2006)
Emergency Assistance to Ecuador for Tungurahua Volcanic Eruption Disaster (July 2006)
Messages of Sympathy from Japan’s Prime Minister and Minister for Foreign Affairs for the Victims of Large-scale Tsunami on the Southwest Coast of Java, Indonesia (July 2006)
Survey of Cultural Heritage Sites Damaged by Earthquake in Yogyakarta and Central Java, Indonesia (July 2006)
Emergency Assistance to Indonesia for the Large-scale Tsunami in Southwest Coast of Java Island Caused by the Earthquake (July 2006)
Emergency Assistance to Indonesia for Flood and Landslide Disaster in South Sulawesi Province (June 2006)
Earthquake Disaster in Central Java, Indonesia (May 2006)
Assistance for “Natural disasters in Peru: from Damage Limitation to Risk Management and Prevention” Project (April 2006)
Emergency Assistance for the Earthquake Disaster in Mid-Western Iran (April 2006)
Disaster Caused by Landslide in Leyte of the Philippines (February 2006)
Emergency Assistance to Bolivia for Flood Disaster (February 2006)
Emergency Aid to the Republic of Indonesia for Flood and Landslide Disaster on Java Island (January 2006)

International Forum on Tsunami and Earthquake (Kobe Communiqué – For Further Implementation of the Hyogo Framework for Action -) (January 2007)
Joint Announcement of the Japanese Prime Minister and the Indonesian President on the Cooperation between the Two Countries on Disaster Reduction (June 2005)
Japan’s ODA on Disaster Reduction “Aiming at Disaster-resilient Society” (Pamphlet)
Position Paper of Japan for UNESCO/IOC International Coordination Meeting for the Development of a Tsunami Warning and Mitigation System in the Indian Ocean within a global framework (March 2005)
Japan’s International Cooperation in Disaster Reduction and Response
Building a Safer World for the Twenty-first Century -Japan’s Contributions to the International Decade for Natural Disaster Reduction-

Emigration and the Nikkei Communities

Español Portuguese

Recommendations of Overseas Emigration Council – Future Policy Regarding Cooperation with Overseas Communities of Nikkei -

Introduction
Basic Approach to the Modality of Future Cooperation with Overseas Communities of Nikkei (Emigrants & Descendants, hereafter referred to as Nikkei people)
(1) Basic Concepts
(2) Points of Consideration
Specific Policies toward the Future
(1) Support Measures for Emigrants
(2) Support for Maintaining/Promoting the Ties between Japan and Overseas Communities of Nikkei people
(3) Cooperation in the Areas of Development, Economic and Technical Cooperation
(4) Employment of Nikkei in Japan
(5) Stronger Collaboration and Cooperation with Communities

Environment

What’s New

The 10th Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP10) and the 5th Meeting of the Conference of the Parties Serving as the Meeting of the Parties to the Cartagena Protocol (COP-MOP5) to be Held in Nagoya, Aichi Prefecture (May 2008)
The G8 Forest Experts’ Report on Illegal Logging (May 2008) [PDF]
The 10th Meeting of the “United Nations Secretary-General’s Advisory Board on Water and Sanitation” (May 2008)
Joint Announcement on Enhanced Cooperation in Environment and Climate Change Issues between Japan and the Lao People’s Democratic Republic (May 2008)
Japan-New Zealand Workshop on the Environment (March 2008)
- Opening Speech by H.E. Mr. Kyoji Komachi, Ambassador for Global Environmental Affairs of Japan (March 25, 2008)
- Opening Remarks by Adrian Macey, Climate Change Ambassador, New Zealand (March 25, 2008)
- Material for Presentation by Director of the Climate Change Division, Ministry of Foreign Affairs, Japan [PDF]
- Material for Presentation by the Ministry for the Environment, New Zealand [PDF]
- Material for Presentation by Electric Vehicle Programme Leader, Advisor to Chief Executive, Meridian [PDF]
- Material for Presentation by Senior Advisor, Ministry of Transport, New Zealand [PDF]
- Material for Presentation by the Ministry of Agriculture and Forestry, New Zealand [PDF]
- Co-Chairs’ Statement (March 25, 2008)

1. Policies

(1) Climate Change
(2) Protection of the Ozone Layer
- Vienna Convention, Montreal Protocol
(3) Biodiversity and Wildlife
- Convention on Biodiversity
  - The 10th Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP10) in Nagoya, Aichi Prefecture (May 2008)
- Cartagena Protocol on Biosafety
  - The 5th Meeting of the Conference of the Parties Serving as the Meeting of the Parties to the Cartagena Protocol (COP-MOP5) in Nagoya, Aichi Prefecture (May 2008)
- CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
- Ramsar Convention
- IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)
(4) Forests and Desertification
- In the UN
- Illegal Logging
  - The G8 Forest Experts’ Report on Illegal Logging (May 2008) [PDF]
  - The Second Round of the International Experts Meeting on Illegal Logging: Chairpersons’ Summary (March 4, 2008) [PDF]
- Asia Forest Partnership
- UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification)
(5) Acid Rain
- EANET (Acid Deposition Monitoring Network in East Asia)
(6) Marine Pollution
- NOWPAP (Northwest Pacific Action Plan)
(7) Chemicals and Hazardous Waste
- The Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade (PIC)
- Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs)
- Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal
- SAICM
(8) The Antarctic Treaty
- Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty
(9) Sustainable Development
- Commission on Sustainable Development (CSD)
- United Nations (UNGASS)
- World Summit on Sustainable Development (WSSD)
- Small Island Developing States (SIDS)
(10) Water
- The 10th Meeting of the “United Nations Secretary-General’s Advisory Board on Water and Sanitation” (May 2008)
- Report of the Study Group of Academics and Government Officials on Water (December 2007) [PDF]
- World Water Forum
- The Dushanbe International Fresh Water Forum
(11) United Nations Decade of Education for Sustainable Development (DESD)
(12) 3R Initiative
(13) Disaster Reduction
(14) G8 Process

2. International Organizations

(1) UNEP (United Nations Environmental Programme)
(2) IETC (International Environmental Technology Centre)
(3) GEF (Global Environmental Forum)
(4) ITTO (International Tropical Timber Organization)

3. Environment and ODA

4. Links

Ministry of the Environment, Japan
Ministry of International Trade and Industry, Japan

Other Resources

Joint Announcement on Enhanced Cooperation in Environment and Climate Change Issues between Japan and the Lao People’s Democratic Republic (May 2008)
Japan-New Zealand Workshop on the Environment (March 2008)
- Opening Speech by H.E. Mr. Kyoji Komachi, Ambassador for Global Environmental Affairs of Japan (March 25, 2008)
- Opening Remarks by Adrian Macey, Climate Change Ambassador, New Zealand (March 25, 2008)
- Material for Presentation by Director of the Climate Change Division, Ministry of Foreign Affairs, Japan [PDF]
- Material for Presentation by the Ministry for the Environment, New Zealand [PDF]
- Material for Presentation by Electric Vehicle Programme Leader, Advisor to Chief Executive, Meridian [PDF]
- Material for Presentation by Senior Advisor, Ministry of Transport, New Zealand [PDF]
- Material for Presentation by the Ministry of Agriculture and Forestry, New Zealand [PDF]
- Co-Chairs’ Statement (March 25, 2008)
Joint Statement on Enhanced Cooperation in Environment and Climate Change Issues between Japan and the Republic of Peru (March 2008)
Basic Policy on Development Cooperation in the Field of Climate Change – Recommendations by Experts’ Panel for Realization of “Cool Earth” – (March 2008) [PDF]
Speech by H. E. Mr. Masahiko Koumura, Minister for Foreign Affairs of Japan “Global Water Governance – Improving Access to Safe Water and Sanitation -” at the Water and Sanitation Symposium, “The International Year of Sanitation – A Platform for Action in Africa and Asia” (February 2008)
- Global Water Governance – Improving Access to Safe Water and Sanitation – (Material) [PDF]
The Second Meeting of the Japan-Brazil Dialogue on the Environment (February 2008)
Singapore Declaration on Climate Change, Energy and the Environment (Third East Asia Summit) [PDF] [Text Version]
Towards a “Sustainable East Asia”: Japan’s Environmental Cooperation Initiative announced at the 3rd EAS (November 2007) [PDF]
Statement by Ambassador Takahiro Shinyo, Deputy Permanent Representative of Japan to the United Nations on Agenda Item 54: Sustainable Development (October 2007)
Statement by Ambassador Takahiro Shinyo, Permanent Mission of Japan to the United Nations, at the informal consultation on the issue of the institutional framework for the UN environmental activities (September 2007)
The 7th Meeting of the Japan-China Joint Committee on Environmental Protection and Cooperation (September 2007)
Joint Statement on Enhanced Cooperation in Environment and Climate Change Issues between Japan and the Republic of Chile (September 2007)
The 10th Meeting of the Japan-Republic of Korea (ROK) Joint Committee on Cooperation in Environmental Protection (July 2007)
Asia Cooperation Dialogue (ACD)/the Fourth Dialogue on Environmental Education (June 2007)
10th Japan-EU High Level Meeting on the Environment (May 2007)
- The Gist of the Talks (May 24, 2007)
Joint Statement by Japan and the People’s Republic of China on the Further Enhancement of Cooperation for Environmental Protection (April 2007)
Visit to Japan by Dr. Ahmed Djoghlaf, Executive Secretary of the Convention on Biological Diversity (January 2007)
International Forum on Tsunami and Earthquake (Kobe Communiqué – For Further Implementation of the Hyogo Framework for Action -) (January 2007)
Statement by H.E. Mr. Toshiro Ozawa, Ambassador of Japan, at the Informal Consultations of the Plenary of the General Assembly on the Environment (April 2006)
The Ninth Japan-EU High Level Meeting on the Environment (April 2006)
Statement by the Press Secretary on the Awarding of the Nobel Peace Prize for 2004 to Professor Wangari Maathai (October 2004)
Opening Address by Ambassador Kazuo Asakai at the Belgium-Japan Association’s’ Seminar on Environment – Japan and Europe (February 2004)
Signing of Agreement between the Government of Japan and the United Nations Environment Programme concerning the Northwest Pacific Action Plan Regional Coordinating Unit Toyama Office (September 2003)
Statement by the Head of Delegation of Japan at the 6th meeting of the Conference of the Parties to the Basel Convention (December 2002)
Japan’s Environmental ODA for China -Pursuit for Sustainable Development- (pamphlet)
Statement by H.E. Mr. Shigeo Uetake, Senior Vice Minister for Foreign Affairs of Japan at the International Conference on Financing for Development (March 2002)

Health and Medical Care

What’s New:

International Symposium: From Okinawa to Toyako: Dealing with Communicable Diseases As Global Human Security Threats (May 2008)
- Opening Remarks by H.E. Mr. Yasuo Fukuda, Prime Minister of Japan (May 23, 2008)
- Japan’s Additional Contribution to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (May 23, 2008)
Japan contributes US$ 184 million to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (February 2008)
G8 Health Experts’ Meeting (February 2008)
- Opening Remarks by Mr. Osamu Uno, the Vice Minister for Foreign Affairs at the Reception (February 14, 2008)
Courtesy Call on Mr. Masahiko Koumura, Minister for Foreign Affairs, by Experts in the Field of Global Health (January 2008)
Japan’s Assistance for Measures against Avian and Pandemic Influenza (December 2007)
Address by Mr. Masahiko Koumura, Minister for Foreign Affairs of Japan “Global Health and Japan’s Foreign Policy – From Okinawa to Toyako -” (November 25, 2007) [English] [French (PDF)] [Japanese]

Avian and Pandemic Influenza

Japan’s Assistance for Measures against Avian and Pandemic Influenza (December 2007)
Exercise on Antiviral Stockpile for ASEAN Countries to Contain Outbreak of Pandemic Influenza (March 2007)
Japan’s Contribution to Fight against Avian and Pandemic Influenza (January 2006)
The International Pledging Conference on Avian and Human Pandemic Influenza
- Statement by H.E. Yasuhisa Shiozaki, Senior Vice-Minister for Foreign Affairs of Japan (January 18, 2006)
- Statement by H.E. Mr. Yasuhisa Shiozaki, Senior-Vice Minister for Foreign Affairs, at the Pledging Session of the International Pledging Conference on Avian and Human Pandemic Influenza (January 18, 2006)
Japan-WHO Joint Meeting on Early Response to Potential Influenza Pandemic
- Summary (January 12-13, 2006) [PDF]
- Remarks by Mr. Katsutoshi Kaneda, Senior Vice-Minister for Foreign Affairs (January 12, 2006)
East Asia Summit Declaration on Avian Influenza Prevention, Control and Response (December 2005)
Emergency Assistance in response to Avian Influenza Epidemic in Indonesia (October 2005)
Assistance to Laos for Measures against Avian Influenza (March2004)
Assistance for Measures against Avian Influenza (March 2004)
Joint Ministerial Statement on the Current Poultry Disease Situation Bangkok, Thailand 28 January 2004 (February 2004)
Ministerial Meeting on the Current Poultry Disease Situation (Summary) (February 2004)
Japan Donates Medicine to Vietnam against Avian Influenza (January 2004)

Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)

International Symposium: From Okinawa to Toyako: Dealing with Communicable Diseases As Global Human Security Threats (May 2008)
- Opening Remarks by H.E. Mr. Yasuo Fukuda, Prime Minister of Japan (May 23, 2008)
- Japan’s Additional Contribution to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (May 23, 2008)
Japan contributes US$ 184 million to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (February 2008)
Voluntary Replenishment Meeting of the Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria (September 2007)
Visit to Japan by Dr. Michel Kazatchkine, Executive Director of Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (July 2007)
Japan contributes US$ 186 million to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (March 2007)
Bono of U2 Pays a Courtesy Call on Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan (November 2006)
Japan Contributes to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (March 2006)
Additional Contribution to the Global Fund to Fight HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) (November 2005)
Global Fund Replenishment for 2006-2007: London Meeting (September 2005)
Address by Prime Minister Junichiro Koizumi at the Commemorative Symposium on the Fifth Anniversary of the Kyusyu-Okinawa Summit “East Asian Regional Response to HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria” (June 30, 2005)
Prime Minister Koizumi Pledges “US$ 500 Million for the Coming Years” to the Global Fund, Reiterates US$ 5 Billion Pledge over 5 Years for Health in ODA (June 30, 2005)
Mr. Tommy Thompson, Chair Emeritus of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM), to Visit Japan (June 28, 2005)
Japan’s Contribution to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria (March 2004)
Visit to Japan of Mr. Tommy Thompson, Chairman of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria (Secretary, US Department of Health and Human Services) (March 2004)
Grant Aid to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (December 2003)
Japan’s Additional Contribution to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (December 2003)
Contribution to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) (November 2002)
Financial Assistance to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (March 2002)

Infectious Diseases

Emergency Grant Aid to Myanmar (Assistance for Vaccination against Polio) (September 2007)
Assistance through the United Nations World Food Programme (WFP) for Internally Displaced Persons (IDPs) in the Republic of Colombia (April 2007)
Emergency Grant Aid to Myanmar (Assistance for Vaccination against Polio) (July 2006)
Grant Aid to UNICEF for the Project for Improving the Control of Infectious Diseases and the Nutritional Status of Palestinian Children and Preventing Inner-hospital Infection of Newborn Babies in the Palestinian Territories (July 2006)
Mr. Keitaro Sato, Ambassador in Charge of Peace Building and Refugee-Related Issues in Africa and Special Envoy for UN Reform, to Attend a Special Summit of African Union on HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria (ATM) (May 2006)
Statement by Prime Minister Junichiro Koizumi “Africa – The Home of Self-Endeavor” (May 1, 2006) [English] [French (PDF)] [Japanese]
- Japan’s New Actions for Peace and Development in Africa (May 1, 2006) [English] [French (PDF)]
- Japan’s Action Plan in Combating Infectious Diseases in Africa [English (PDF)] [French (PDF)]
Grant Aid to UNICEF for the Project for Improving the Control of Infectious Diseases and the Nutritional Status of Palestinian Children of the Palestinian Authority (June 2005)
Training of Doctors in Al-Muthanna Governorate, Iraq, to Fight Infectious Disease (November 2004)
Grant Aid for the Project for Reinforcement of the Immunization Program in Haiti (October 2004)
Emergency Grant Aid to Four Asian Countries (Laos, Cambodia, Indonesia and Viet Nam) through the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (March 2004)
Grant Aid to UNICEF for the Project for Infectious Diseases Prevention for Children in Afghanistan (December 2003)
Statement by H.E. Mr. Eisuke Hinode, Parliamentary Secretary for Foreign Affairs of Japan and Head of the Delegation of Japan, at the 59th Session (Phase2) of ESCAP (September 2003)
Emergency Assistance to combat the Meningitis Epidemic in Nigeria (March 2003)
Dispatch of Japan Disaster Relief Expert Team to Viet Nam for Epidemic Outbreak of Non-specific Pneumonia (March 2003)
Grant Aid to UNICEF for the Project for Infectious Diseases Prevention for Children in the Democratic Republic of the Congo (February 2003)
Assistance for Malaria Control in Nigeria by the Trust Fund for Human Security (January 2003)
Emergency Aid against the Epidemic of Meningitis in Rwanda (October 2002)
Emergency Medical Assistance to the Afghanistan Interim Administration (March 2002)
Statement by H.E. Mr. Shigeo Uetake, Senior Vice Minister for Foreign Affairs of Japan at the International Conference on Financing for Development (March 2002)
A Brief Report of International Symposium “Global Partnership in the Fight Against Infectious Diseases” (November 2001)
Statement by Ms. Makiko Tanaka, Minister for Foreign Affairs, on the Proposed Health Fund (May 2001)
Okinawa International Conference on Infectious Diseases (December 2000)
Overview of Infectious Diseases (August 2000)
Fight against Infectious Diseases with Partnerships World-wide (August 2000)
Japan as a Donor (August 2000)

G8 Health Experts’ Meeting (February 2008)
- Opening Remarks by Mr. Osamu Uno, the Vice Minister for Foreign Affairs at the Reception (February 14, 2008)
Courtesy Call on Mr. Masahiko Koumura, Minister for Foreign Affairs, by Experts in the Field of Global Health (January 2008)
Address by Mr. Masahiko Koumura, Minister for Foreign Affairs of Japan “Global Health and Japan’s Foreign Policy – From Okinawa to Toyako -” (November 25, 2007) [English] [French (PDF)] [Japanese]
Dr. David Nabarro, UN System Senior Coordinator for Avian and Human Influenza, to Visit Japan (November 2007)
Statement by Mr. Mikio Mori, Minister-Counsellor, Permanent Mission of Japan to the United Nations on Agenda Item 64 (a) and (b): New Partnership for Africa’s Development and Agenda Item 47: Decade to Roll Back Malaria in Developing Countries, Particularly in Africa (October 2007)
Deposit of the Instrument of Ratification of the Convention concerning the Promotional Framework for Occupational Safety and Health (Convention 187) (July 2007)
Statement by H.E. Ichiro Aisawa, Vice Minister of Japan – Round Table 1: Domestic Resources for Development and High-level Dialogue on Financing for Development – (June 2005)
Announcement of the “Health and Development Initiative” and Japan’s contribution to achieve the health MDGs (June 2005)
High-Level Forum on Health MDGs in Asia and the Pacific (June 2005)
Assistance for “Sustainable Primary Health Care in Rural Areas, Mongolia” (May 2004)
Assistance for Reproductive Health in Eritrea through the Trust Fund for Human Security (September 2003)
Assistance for Reproductive Health in Senegal (January 2003)
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

Historical Issues

What’s New:

Historical Issues Q&A (January 2006)

Path of 60 Years as a Nation Striving for Peace

Japan: Path of 60 Years as a Nation Striving for Peace (Fact Sheet) (July 2005)
60 Years: The Path of a Nation Striving for Global Peace (Pamphlet) [PDF]

History Recognition

Statement by Prime Minister Junichiro Koizumi (August 15, 2005)
- English
- Chinese (Embassy of Japan in China Web Site)
- Korean (Embassy of Japan in ROK Web Site)
- Japanese (Prime Minister of Japan and his Cabinet Official Web Site)
Statement by Ambassador Kenzo Oshima, Permanent Representative of Japan, at the Special Meeting of the General Assembly on Commemoration of the Sixtieth Anniversary of the End of the Second World War (May 9, 2005)
Speech by Foreign Minister of Japan Nobutaka Machimura on the Japan’s Global Strategy and the Japan-US Global Partnership on the 60th Anniversary of the End of World War II (April 29, 2005)
- English
- Chinese (Embassy of Japan in China Web Site)
- Japanese
Speech by H.E. Mr. Junichiro Koizumi, Prime Minister of Japan at the Asian-African Summit (April 22, 2005)
- English
- Chinese (Embassy of Japan in China Web Site)
- Korean (Embassy of Japan in ROK Web Site)
- Japanese
Statement by Prime Minister Tomiichi Murayama on the Occasion of the 50th Anniversary of the War’s End (August 15, 1995)
- English
- Chinese (Embassy of Japan in China Web Site)
- Korean (Embassy of Japan in ROK Web Site)
- Japanese

The Peace, Friendship, and Exchange Initiative

Statement by Prime Minister Tomiichi Murayama on the “Peace, Friendship, and Exchange Initiative” (August 31, 1994)
Outline of the “Peace, Friendship, and Exchange Initiative”

Memorial Ceremony for the War Dead

Prime Minister Attends Memorial Service for the War Dead (Prime Minister of Japan and his Cabinet Official Web Site)
- August 15, 2005
- August 15, 2004
- August 15, 2003
- August 15, 2002
- August 15, 2001

Bilateral Relations

First Assistance Committee for the “Second Phase of the Japan-ROK Joint History Research” and the First Regular Consultation Meeting for the Joint History Research (June 2007)
Second Phase of the Japan-ROK Joint History Research Committee First Meeting of Chairpersons (April 2007)
Japan-China Joint History Research Committee Members Pay Courtesy Call on Mr. Taro Aso, Minister for Foreign Affairs (March 2007)
Second Meeting of the Japan-China Joint History Research Committee (March 2007)
Disclosure of the Report by the Japan-ROK Joint History Research Committee (June 2005)
Japan-China Joint Declaration on Building a Partnership of Friendship and Cooperation for Peace and Development (November 26, 1998)
Joint Communique of the Government of Japan and the Government of the People’s Republic of China (September 29, 1972)
Japan-Republic of Korea Joint Declaration–A New Japan-Republic of Korea Partnership towards the Twenty-first Century (October 8, 1998)

Issue known as “Wartime Comfort Women”

Foreign Policy Q&A (Policy of the Japanese Government on the issue known as “Wartime Comfort Women”)
Recent Policy of the Government of Japan on the Issues Known as “Comfort Women” (April 2007)
Letter from Prime Minister Junichiro Koizumi to the former comfort women (The Year of 2001)
“Atonement Project” in the Netherlands
- On the Completion of the “Atonement Project” of the Asian Women’s Fund (AWF) in the Netherlands (July 13, 2001)
- Press Secretary’s Statement on the Completion of the “Atonement Project” of the Asian Women’s Fund (AWF) in the Netherlands (July 13, 2001)
- The contents of the letter of the Foreign Minister Makiko Tanaka sent to the Project Implementation Committee in the Netherlands (PICN) (July 6, 2001)
Press Statement by Chief Cabinet Secretary Hidenao Nakagawa on the Asian Women’s Fund (September 1, 2000)
An Appeal for Donations for the Asian Women’s Fund (July 18, 1995)
Statement by Prime Minister Tomiichi Murayama on the occasion of the establishment of the “Asian Women’s Fund” (July 1995)
Statement by the Chief Cabinet Secretary (June 14, 1995)
Statement by the Chief Cabinet Secretary Yohei Kono on the result of the study on the issue of “comfort women” (August 4, 1993)
On the Issue of Wartime “Comfort Women” (August 4, 1993)
Statement by Chief Cabinet Secretary Koichi Kato on the Issue of the so-called “Wartime Comfort Women” from the Korean Peninsula (July 6, 1992)

Issue on the history textbooks

Foreign Language Translation of Middle School History Textbooks (External Link)
- Press Release (August 23, 2005)
Japan’s School Textbook Examination Procedure (June 2005)
Comments by the Chief Cabinet Secretary Yasuo Fukuda on the history textbooks to be used in junior high schools from 2002 (April 3, 2001)
Comment by Minister for Foreign Affairs Ms. Makiko Tanaka on the Official Stance Conveyed by the Government of the Republic of Korea on the Decision to Authorize Japanese History Textbooks (May 8, 2001)
Statement by Chief Cabinet Secretary Kiichi Miyazawa on History Textbooks (August 26, 1982)

Issue on the Visit to Yasukuni Shrine

Basic Position of the Government of Japan Regarding Prime Minister Koizumi’s Visits to Yasukuni Shrine (October, 2005)
Observation by Prime Minister Junichiro Koizumi on the Visit to Yasukuni Shrine (April 21, 2002)
Statement of Prime Minister Junichiro Koizumi on the Visit of Yasukuni Shrine (August 13, 2001)
Statement by Chief Cabinet Secretary Masaharu Gotoda on Official Visits to Yasukuni Shrine by the Prime Minister and Other State Ministers on August 15 of this year (August 14, 1986)

Human Rights

What’s New

The Third Election for the UN Human Rights Council (May 2008)
Sixth Periodic Report on the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Japan [PDF]
- (Statistics) [PDF]
The Third Report of Japan under Article 44, Paragraph 1 of the Convention on the Rights of the Child (April 2008) [PDF]
The First Report of Japan under Article 8 of Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict (April 2008) [PDF]
The First Report of Japan under Article 12 of Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (April 2008) [PDF]
Statement by Mr. Jun Yamada, Permanent Mission of Japan to the United Nations on Item 128: Report of the Human Rights Council (March 2008)
Statement by Yasuhide Nakayama, Vice-Minister for Foreign Affairs of Japan at the High-Level Segment of the Human Rights Council at its Seventh Session (March 2008)

Japan’s Policy toward the United Nations in the Post-Cold War World

Human Rights (Pamphlet 2000)

UN Human Rights Instruments

Universal Declaration of Human Rights
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
- Second Periodic Report by the Government of Japan under Articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights
International Covenant on Civil and Political Rights
- Fifth Periodic Report by the Government of Japan under Article 40 Paragraph 1(b) of the International Covenant on Civil and Political Rights (December 2006) [PDF]
- Fourth Periodic Report by the Government of Japan under Article 40 Paragraph 1(b) of the International Covenant on Civil and Political Rights
- Concluding Observations of the Human Rights Committee (November 1998)
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
- Comments of the Japanese Government on the Concluding Observations adopted by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination on March 20, 2000, regarding initial and second periodic report of the Japanese Government
  Survey Report on the Status of Foreign Schools in Foreign Countries (July 1999)
- First and Second Report on International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (June 1999)
International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
- Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women: Japan. 31/05/95. A/50/38, paras. 627-636.
- Fourth Periodic Report on the Implementation of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women:Japan
- Fifth Periodic Report on the Implementation of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women:Japan
- Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women:Japan [PDF]
- Sixth Periodic Report on the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: Japan [PDF]
  - (Statistics) [PDF]
Convention on the Rights of the Child
- Convention on the Rights of the Child
  - The Third Report of Japan under Article 44, Paragraph 1 of the Convention on the Rights of the Child (April 2008) [PDF]
  - Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention – Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child (February 2004)
  - The Second Report of Japan under Article 44, Paragraph 1 of the Convention on the Rights of the Child (November 2001)
  - The Initial Report of Japan under Article 44, Paragraph 1 of the Convention on the Rights of the Child (May 1996)
  - Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 44 of the Convention – Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child (June 1998)
- Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict [PDF]
  - The First Report of Japan under Article 8 of Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict (April 2008) [PDF]
- Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography [PDF]
  - The First Report of Japan under Article 12 of Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (April 2008) [PDF]
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
- Comments by the Government of Japan concerning the conclusions and recommendations of the Committee against Torture [PDF]
- Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 19 of the Convention – Conclusions and recommendations of the Committee against Torture (August 2007) [PDF]
- The First Report of the Japanese Government under Paragraph 1 of Article 19 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (December 2005)

Symposia

Symposium organized by Ministry of Foreign Affairs “Towards Arc of Freedom and Prosperity: New Developments in Japan’s Foreign Policy for the Promotion of Human Rights and Democracy” (February 2007)
- Press Release (February 16, 2007)
- Event Information
Symposium on the International Humanitarian Law (March 2005)
Regional Symposium on Effective measures for the Abolition of Female Genital Mutilation to ensure Safe Motherhood (August 2003) [PDF]
International Symposium on Trafficking of Children (February 2003)
National Report on Follow-up to the World Summit for Children
World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children
The World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance (September 2001)
- Statement by Ms.Kaori Maruya, Parliamentary Secretary for Foreign Affairs
International Workshop/Symposium on Children and Armed Conflict – Reintegration for Former Child Soldiers in the Post-conflict Community (November 2000)
The Special Session of the General Assembly entitled “Women 2000: Gender Equality, Development and Peace for the Twenty-first Century” (May 2000)
Asia-Pacific Symposium on Trafficking in Persons (January 2000)
- Major Points of Discussions
–>International Symposium on “Children and Armed Conflict” (November 1998)
- Joint Statement
- International Symposium on “Children and Armed Conflict” (November 1998)
Symposium on Human Rights in the Asia-Pacific Region (Third Meeting) (January 1998)
- Summary by the Moderator

Democracy

Other Resources

The Third Election for the UN Human Rights Council (May 2008)
National Report by Japan for the Universal Periodic Review (March 2008) [PDF]
Statement by Mr. Jun Yamada, Permanent Mission of Japan to the United Nations on Item 128: Report of the Human Rights Council (March 2008)
Statement by Yasuhide Nakayama, Vice-Minister for Foreign Affairs of Japan at the High-Level Segment of the Human Rights Council at its Seventh Session (March 2008)
Japan’s voluntary pledges and commitments in accordance with resolution A/RES/60/251 (February 2008)
Visit to Japan by Professor Vitit Muntarbhorn, UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Democratic People’s Republic of Korea (January 2008)
Mr. Masahiko Koumura, Minister for Foreign Affairs, Pays Courtesy Call on Sri Lankan President H.E. Mr. Mahinda Rajapaksa (December 2007)
Statement by H.E. Mr. Takahiro Shinyo, Permanent Representative of Japan to the United Nations, on the Report of the Human Rights Council (Item 65) at the Third Committee of the Sixty-second Session of the General Assembly (November 2007)
Statement by H.E. Mr. Yukio Takasu, Permanent Representative of Japan to the United Nations, on Human Rights Situations (Item 70(c)) (October 2007)
Statement by Dr. Nobuko Kurosaki, Alternate Representative of Japan on Implementation of human rights instruments (Item 70(a)) and Celebration of the sixtieth anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (Item 70(f)) (October 2007)
Signing of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (September 2007)
The 4th Japan-Iran Human Rights Dialogue (July 2007)
- Summary (July 6, 2007)
Statement by Mr. Masayoshi Hamada, Vice Minister for Foreign Affairs of Japan, at the Conference “Free Children from War” (February 2007)
Signing of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (February 2007)
Visit to Japan by Ms. Louise Arbour, United Nations High Commissioner for Human Rights (January 2007)
Visit to Japan by Professor Vitit Muntarbhorn, UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Democratic People’s Republic of Korea (December 2006)
Statement by the Press Secretary on the Adoption at the Third Committee, United Nations General Assembly, of the Resolution on the “Situation of Human Rights in the Democratic People’s Republic of Korea” (November 2006)
Statement by Ambassador Kenzo Oshima, Permanent Representative of Japan to the United Nations, at the Third Committee (October 2006)
Statement by Mr. Yasushi Takase, Delegation of Japan, at the Sixty-first Session of the General Assembly on Agenda Item 67(a): Implementation of human rights instruments (October 2006)
Statement by Ms. Mikiko Otani, Alternate Representative of Japan, at the Sixtieth Session of the General Assembly on Items 63: Promotion and protection of the rights of the child (October 2006)
Statement by Prof. Akiko Yamanaka, Vice-Minister for Foreign Affairs of Japan at the First High-Level Segment of the Human Rights Council (June 2006)
Statement by H.E. Mr. Toshiro Ozawa, Ambassador of Japan to the United Nations, on Promotion of Human Rights and Effective Coordination of Humanitarian Assistance Efforts (May 2006)
Statement by Mr. Taro Aso, Minister for Foreign Affairs, on the United Nations Human Rights Council Election (May 2006)
Appointment of Ms. Fumiko Saiga as Japan’s Ambassador in charge of Human Rights (December 2005)
Statement by the Press Secretary on the Adoption of the Resolution on the Situation of Human Rights in the Democratic People’s Republic of Korea at the Third Committee, United Nations General Assembly (November 2005)
Statement by H.E. Ambassador Shinichi Kitaoka, Deputy Permanent Representative of Japan, on Agenda item 69: Elimination of racism and racial discrimination (November 2005)
Remarks by Ambassador Shinichi Kitaoka, Deputy Permanent Representative of Japan, at the Informal Consultation of the General Assembly on Human Rights Council (November 2005)
Statement by H.E. Mr. Kenzo Oshima, Permanent Representative of Japan to the United Nations, at the Third Committee (October 2005)
Remarks by H.E. Mr. Kenzo Oshima, Permanent Representative of Japan, at the Informal Consultation of the General Assembly on Human Rights Council (October 2005)
Statement by Ms. Mikiko Otani, Alternate Representative of Japan, at the Sixtieth Session of the General Assembly on Item 67: Promotion and Protection of the Rights of the Child (October 2005)
International Law Moot Court Competition “Asia Cup 2005″ (August 2005)
Statement by the Press Secretary on the Adoption of the Resolution on the Situation of Human Rights in the Democratic People’s Republic of Korea at the U.N. Commission on Human Rights (April 2005)
Opening Statement by Mr. Itsunori ONODERA, Parliamentary Secretary for Foreign Affairs of Japan, at the 61st Session of the Commission on Human Rights (March 2005)
Statement by H.E. Mr. Koichi Haraguchi, Permanent Representative of Japan to the United Nations, on Agenda item 105(b): Human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms; United Nations Decade for Human Rights Education, 1995-2004 (December 2004)
Statement by H. E. Mr. Shinichi Kitaoka, Deputy Permanent Representative of Japan to the United Nations, on Agenda item 105(b): Human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms, and Agenda item 105(c): Human rights situations and reports of special rapporteurs and representatives (October 2004)
Statement by H.E. Ambassador Shigeru Endo, the Delegation of Japan, at the 60th Session of the Commission on Human Rights “Question of the Violation of Human Rights and Fundamental Freedoms in Any Part of the World” (March 2004) [PDF]
Statement by H.E. Ambassador Shigeru Endo, the Delegation of Japan, at the 60th Session of the Commission on Human Rights (March 2004)
Opening Statement by Parliamentary Secretary for Foreign Affairs of Japan Isao Matsumiya at the 60th Session of the Commission on Human Rights (March 2004)
Statement by Ambassador Toshiro Ozawa, Representative of Japan, at the open debate of the Security Council on “Children and Armed Conflict” (January 2004)
Statement by H.E. Ambassador Toshiro Ozawa, Permanent Mission of Japan to the United Nations, at the Plenary Meeting of the General Assembly, on Agenda Item 48, Fifty-fifth anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and Agenda Item 117(d), Comprehensive implementation of and follow-up to the Vienna Declaration and Programme of Action (December 2003)
Statement by H.E. Mr. Koichi Haraguchi, Permanent Representative of Japan to the United Nations, at the Third Committee of the Fifty-eighth Session of the General Assembly, on Agenda item 117(b): Human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms, and Agenda item 117(c): Human rights situations and reports of special rapporteurs and representatives (November 2003)
Statement by Ms. Kay Fusano, Alternate Representative of Japan to the United Nations, at the Third Committee, Fifty-eighth Session of the General Assembly, on Agenda item 113: Promotion and protection of the rights of children (October 2003)
Assistance for Protection of Internally Displaced Persons (IDPs) (August 2003)
Deposit of the Instrument of Accession to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons (February 2003)
Japan-Sudan Human Rights Dialogue (Press Release) (February 2003)
Statement by the Press Secretary on the Appointment of Mr. Sergio Vieira de Mello, Former Special Representative of the Secretary-General of the United Nations, as the Next United Nations High Commissioner for Human Rights (July 2002)
A Survey of Programs on the Reintegration of Former Child Soldiers (March 2001)
Japan’s Support for Democratization (September 1999)
UN Activities on Human Rights (Pamphlet 1996)

Human Security

What’s New

Assistance by the United Nations Trust Fund for Human Security to the project “Sustained improvement of Human Security in the City of Sao Paulo through Humanization Actions in Public Schools, Health Services, and Communities” in the Federative Republic of Brazil (May 2008)
International Symposium: From Okinawa to Toyako: Dealing with Communicable Diseases As Global Human Security Threats (May 2008)
- Opening Remarks by H.E. Mr. Yasuo Fukuda, Prime Minister of Japan (May 23, 2008)
- Japan’s Additional Contribution to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (May 23, 2008)
Assistance by the United Nations Trust Fund for Human Security to the project “Enhancing human security through developing local capacity for holistic community based conflict prevention in Northern Ghana” in the Republic of Ghana (May 2008)
Assistance by the United Nations Trust Fund for Human Security to the Project “Human Security for the Adolescent: Empowerment and Protection against Violence, Early Pregnancy, Maternal Mortality and HIV/AIDS” (May 2008)

The Trust Fund for Human Security – For the “Human-centered” 21st Century – (Pamphlet) [PDF]

Assistances through the Trust Fund for Human Security

Other Assistances

Commission on Human Security

Friends of Human Security

Chronology of activities related to Human Security by the Japanese Government

Symposia, Seminars and Meetings

International Symposium: From Okinawa to Toyako: Dealing with Communicable Diseases As Global Human Security Threats (May 2008)
- Opening Remarks by H.E. Mr. Yasuo Fukuda, Prime Minister of Japan (May 23, 2008)
- Japan’s Additional Contribution to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (May 23, 2008)
Senior Official-Level Meeting on Human Security (March 2007)
- Chair’s Summary (March 23, 2007) [PDF]
- Summary (March 28, 2007)
- Announcement (March 19, 2007)
International Symposium on Human Security on the Occasion of the 50th Anniversary of Japan’s Admission to the United Nations (December 2006)
- Summary and Record (December 6, 2006) [PDF]
- Announcement (November 24, 2006)
Open Seminar “APEC Human Security Seminar – implementation of the human security related mandate from Leaders and Ministers -” (October 2005)
- Schedule and Program
- Co-Chair’s Report
The 292nd UN Lecture Series “Human Security” (March 2004) [PDF]
International Symposium on Human Security, 2004 in Kyoto
“Human Security and National Security”
- Announcement
International Symposium on Human Security (February 2003)
“Human Security – Its role in an era of various threats to the international community”
- Summary
- Statement by Ms. Yoriko Kawaguchi, Minister for Foreign Affairs of Japan
- Statement by Ms. Shinako Tsuchiya, Parliamentary Secretary for Foreign Affairs of Japan
- Announcement
International Symposium on Human Security (December 2001)
“Human Security and Terrorism – Diversifying threats under globalization” – from Afghanistan to the future of the world -
- Summary
- Remarks
  - Remark by Mr. Junichiro Koizumi, Prime Minister of Japan
  - Remark by Ms. Makiko Tanaka, Minister for Foreign Affairs of Japan
International Symposium on Human Security (July 2000)
“From the Kyushu-Okinawa Summit to UN Millennium Summit”
- Summary
International Symposium on Development (June 1999)
“Development: With a Special Focus on Human Security” -Outline-
An Intellectual Dialogue on Building Asia’s Tomorrow

Maritime Affairs

Sea of Japan

Topics:

Deposit of the Instrument of Accession to the 1996 Protocol to the London Convention (October 2007)
Japan Filed Applications at the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) for the Arrested Japanese Fishing Vessel (Release of the 88th Hoshinmaru and Return of the Master and Crew) (August 2007)
Judgment at the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) on the Cases of the Arrested Japanese Fishing Vessels (August 2007)

Deposit of the Instrument of Accession to the 1996 Protocol to the London Convention (October 2007)
Japan Filed Applications at the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) for the Arrested Japanese Fishing Vessel (Release of the 88th Hoshinmaru and Return of the Master and Crew) (August 2007)
Judgment at the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) on the Cases of the Arrested Japanese Fishing Vessels (August 2007)
Japan Filed Applications at the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) for the Arrested Japanese Fishing Vessels (July 2007)
Meeting between the Japan Coast Guard and the State Oceanic Administration of China (July 2007)
Establishment of Headquarters for Foreign Policy concerning Maritime Affairs (July 2007)
Kuala Lumpur Meeting on the Straits of Malacca and Singapore (September 2006)
- Statement by H.E. Mr. Akio Suda, Ambassador in Charge of International Counter-Terrorism Cooperation “Basic Policy of Japan’s Contributions and Cooperation in the Straits of Malacca and Singapore” (September 18, 2006)
- Press Release (September 15, 2006)
International Symposium on Scientific and Technical Aspects on the Establishment of the Outer Limits of the Continental Shelf beyond 200 Nautical Miles (March 2006)
- Opening Statement by Mr. Yasuhisa Shiozaki, Senior Vice Minister for Foreign Affairs of Japan (March 6, 2006)
- Program (February 17, 2006) [PDF]
Statement by the Press Secretary on the Adoption of the Protocol for the Amendment to the “International Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, 1988″ and to the “Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, 1988″ (October 2005)
The 2nd APEC Ocean-Related Ministerial Meeting (AOMM2) (Bali, 16-17 September 2005)
- Statement by Mr. Kenro IINO, Ambassador in charge of Pacific Fisheries Organization Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Japan (September 16, 2005)
- BALI PLAN OF ACTION – Towards Healthy Oceans and Coasts for the Sustainable Growth and Prosperity of the Asia-Pacific Community – [PDF] [Text Version]
- Joint Ministerial Statement (September 16-17, 2005)
Statement by the Press Secretary on the Election of Mr. Shunji Yanai, as a Judge of the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) (June 2005)
Japan-Indonesia Joint Announcement on Maritime Affairs (June 2005)
Symposium: Foreign Policy of Japan as a Maritime State in the 21st Century (Outline and Evaluation) (February 2001)

Maritime Safety – Marine Pollution Prevention

Grant Aid to Indonesia for the Project for Construction of Patrol Vessels for the Prevention of Piracy, Maritime Terrorism and Proliferation of Weapons (June 2006)
Statement by H.E. Mr. Toshiro Ozawa, Ambassador of Japan to the United Nations, on Agenda Items 49 (a): Oceans and the Law of the Sea and 49 (b); Sustainable Fisheries (November 2004)
Statement by H.E. Ambassador Yoshiyuki Motomura, Deputy Permanent Representative of Japan, at the General Assembly Meeting on Agenda Item 52 (a): Oceans and the Law of the Sea 52 (b): Sustainable Fisheries (November 2003)
Maritime Safety, Maritime Pollution Prevention and Japan’s Contribution (December 2000)

Narcotics

Mr. Viktor Cherkesov, Director of the Federal Drug Control Service of the Russian Federation, paid Courtesy Call on Foreign Minister Taro Aso (July 2007)
Meeting between Mr. Katsuhito Asano, Senior Vice-Minister for Foreign Affairs, and Mr. Mohamad Daoud, Vice-minister of Interior in Charge of Counter Narcotics of Afghanistan (February 2007)
Statement by Mr. Makoto Hashizume, Delegation of Japan, at the Sixty-first Session of the General Assembly on Agenda item 98: Crime Prevention and Criminal Justice and Agenda Item 99: International Drug Control (October 2006)
Emergency Grant Aid for the Assistance to the Afghan Counter Narcotics Trust Fund (CNTF) (June 2006)
Statement by H.E. Mr. Toshiro Ozawa, Ambassador of Japan to the United nations, on Promotion of Justice and International Law and Drug Control, Crime Prevention and Combating International Terrorism (April 2006)
Statement by Mr. Makoto Hashizume, Delegation of Japan, on Agenda Item 106: Crime Prevention and Criminal Justice and Agenda Item 107: International Drug Control (October 2005)
Assistance for “Capacity Building for Drug Demand Reduction in Afghanistan” (July 2004)
Assistance for Opium Poppy Eradication in the Shan State of the Union of Myanmar by the Trust Fund for Human Security (March 2003)
International Drug Control Summit 2002- Forum for Parliamentarians, Senior Officials and Experts (April 2002)
- About the Conference
- Chairman’s Summary
Statement by H.E. Mr. Shigeo Uetake, Senior Vice Minister for Foreign Affairs of Japan at the International Conference on Financing for Development (March 2002)
Chairman’s Summary Remarks – Breakout Session on Counter-Narcotics – (January 2002)
International Measures and Japanese Assistance for Dealing with Drug Issues (May 2001)
Japan’s Policy toward the United Nations in the Post-Cold War World
- Global Environmental Issues and Drugs (Pamphlet 2000)
Anti-Drug Conferences, Tokyo 2000

UN Peacekeeping Operations (PKO) and other International Peace Cooperation

Topics:

Courtesy Call on Mr. Masahiko Koumura, Minister for Foreign Affairs, by Mr. Jean-Marie Guehenno, Under Secretary-General for Peacekeeping Operations of the United Nations, and Three Other Senior UN Officials (June 2008)
Pilot Program for Human Resource Development in Asia for Peacebuilding (Call for Application for Japanese Trainees) (May 2008)
Statement by Mr. Ken Mukai, Counsellor, Permanent Mission of Japan to the United Nations, on Item 140: Administrative and budgetary aspects of the financing of the United Nations peacekeeping operations: Cross-cutting issues (May 2008)
Statement by Mr. Ken Mukai, Counsellor of Permanent Mission of Japan, on agenda item 140: Administrative and budgetary aspects of financing United Nations Peace Keeping Operations; Consolidation of peacekeeping accounts (May 2008)
Statement by Mr. Jun Yamada, Permanent Mission of Japan to the United Nations, on Item 140: Closed Peacekeeping Missions (May 2008)
Statement by Ambassador Yukio Takasu, Chairperson of the Peacebuilding Commission, at the High-Level Meeting of the Security Council on Peace and Security in Africa (April 2008)
Tokyo Peacebuilders Symposium 2008 “Peacebuilding Experience and Knowledge from Asia to the World” and 2008 Outreach Event “Peacebuilders Festival @ UNU Open Campus” (March 24-25, 2008)
- Summary
- Keynote Speech by Mr. Masahiko Koumura, Minister for Foreign Affairs of Japan (March 24, 2008)
Tokyo Peacebuilders Symposium 2008 and Outreach Event to be Held by the Ministry of Foreign Affairs and the United Nations University (March 2008)
Statement by H.E. Mr. Takahiro Shinyo, Deputy Permanent Representative of Japan, at the Special Committee on Peacekeeping Operations (March 2008)

Japan’s Efforts on Peacebuilding – Towards Consolidation of Peace and Nation-Building – (Pamphlet) (April 2007) [PDF]

UN Peacekeeping Operations (PKO)

Courtesy Call on Mr. Masahiko Koumura, Minister for Foreign Affairs, by Mr. Jean-Marie Guehenno, Under Secretary-General for Peacekeeping Operations of the United Nations, and Three Other Senior UN Officials (June 2008)
Statement by Mr. Ken Mukai, Counsellor, Permanent Mission of Japan to the United Nations, on Item 140: Administrative and budgetary aspects of the financing of the United Nations peacekeeping operations: Cross-cutting issues (May 2008)
Statement by Mr. Ken Mukai, Counsellor of Permanent Mission of Japan, on agenda item 140: Administrative and budgetary aspects of financing United Nations Peace Keeping Operations; Consolidation of peacekeeping accounts (May 2008)
Statement by Mr. Jun Yamada, Permanent Mission of Japan to the United Nations, on Item 140: Closed Peacekeeping Missions (May 2008)
Statement by H.E. Mr. Takahiro Shinyo, Deputy Permanent Representative of Japan, at the Special Committee on Peacekeeping Operations (March 2008)
Change of the Civilian Police Officers Dispatched to the United Nations Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT) (July 2007)
Statement by Ambassador Takahiro Shinyo, Deputy Permanent Representative, on Item 132: Administrative and Budgetary Aspects of the Financing of the United Nations peacekeeping operations (June 2007)
Statement by Ms. Misako Kaji, Minister, Permanent Mission of Japan to the United Nations, on Item 115: Financial reports and audited financial statements, and reports of the Board of Auditors and Item 132: Administrative and budgetary aspects of the financing of the United Nations peacekeeping operations: Cross-cutting issues (May 2007)
Statement by H.E. Mr. Kenzo Oshima, Ambassador and Permanent Representative of Japan, at the Plenary of the General Assembly on the Secretary-General’s proposal to strengthen the capacity of the Organization on Peacekeeping Operations and to advance the disarmament agenda (March 2007)
Statement by Ms. Misako Kaji, Minister, Permanent Mission of Japan to the United Nations, on Agenda item 117: Programme budget for the biennium 2006-2007 – Estimates in respect of special political missions, good offices and other political initiatives, authorized by the General Assembly and/or the Security Council (March 2007)
Statement by H.E. Mr. Takahiro Shinyo, Deputy Permanent Representative of Japan, at the Special Committee on Peacekeeping Operations (February 2007)
Statement by H.E. Mr. Kenzo Oshima, Permanent Representative of Japan, at the Public Meeting of the Security Council on the Peacebuilding Commission (January 2007)
Dispatch of Civilian Police Officers to Timor-Leste PKO (January 2007)
Statement by Mr. Hitoshi Kozaki, Permanent Mission of Japan to the United Nations on Item 121: Financial reports and audited financial statements, and report of the Board of Auditors and item 136: Administrative and budgetary aspects of the financing of the United Nations peacekeeping operations (May 2006)
Statement by H.E. Mr. Kenzo Oshima, Permanent Representative of Japan, at the Public Meeting of the Security Council on Sexual Exploitation and Abuse in UN PKOs (February 2006)
Statement by Ambassador Kenzo Oshima, Permanent Representative of Japan, at the Public Meeting of the Security Council on PKO Procurement (February 2006)
Japan’s Contribution to UN Peacekeeping Operations (March 2005)
United Nations as Peacekeeper and Nation-Builder: Continuity and Change – What Lies Ahead (March 28-29, 2005, Hiroshima)
- Key-Note Speech by H.E. Ichiro Aisawa, Senior Vice-Minister for Foreign Affairs
- Remarks by Mr. Katsuyuki Kawai, Parliamentary Secretary for Foreign Affairs
Statement by H.E. Mr. Shinichi Kitaoka, Deputy Permanent Representative of Japan, at the Special Committee on Peacekeeping Operations (January 2005)
Seminar on Human Resource Development in International Peace Cooperation (November 2004)
Statement by H.E. Mr. Toshiro Ozawa, Ambassador of Japan to the United Nations, to the Fifth Committee of the Fifty-eighth session of the United Nations General Assembly (June 2004)
Statement by H.E. Mr. Shinichi Kitaoka, Deputy Permanent Representative of Japan, at the Open Debate of the Security Council, on the United Nations Peacekeeping Operations (May 2004)
Statement by H.E. Mr. Toshiro Ozawa, Ambassador of Japan to the United Nations, at the Fifth Committee of the Fifty-eighth session of the United Nations General Assembly, on Agenda item 134: Administrative and budgetary aspects of the financing of the United Nations peacekeeping operations (May 2004)
Statement by H.E. Mr. Toshiro Ozawa, Ambassador of Japan to the United Nations, at the Meeting of the Speech Committee on Peacekeeping Operations (March 2004)
Statement by H.E. Mr. Koichi Haraguchi, Permanent Representative of Japan, at the Special Political and Decolonization Committee (Fourth Committee) of the 58th Session of the General Assembly, on ITEM 85: Comprehensive Review of the Whole Question of Peacekeeping Operations in All Their Aspects (October 2003)
Representatives of the Japanese Team of International Peace Cooperation in East Timor Pay Respects to the Prime Minister Before Departure (Prime Minister of Japan and his Cabinet Official Web Site) (October 2003)
Statement by H.E. Mr. Yoshiyuki Motomura, Deputy Permanent Representative of Japan, at the Meeting of the Special Committee on Peacekeeping Operations (March 2003)
Representatives of the Japanese Team of International Peace Cooperation in East Timor Pay Respects to Prime Minister Before Departure (February 2003) (Prime Minister of Japan and his Cabinet Official Web Site)

Other International Peace Cooperation

Pilot Program for Human Resource Development in Asia for Peacebuilding (Call for Application for Japanese Trainees) (May 2008)
Statement by Ambassador Yukio Takasu, Chairperson of the Peacebuilding Commission, at the High-Level Meeting of the Security Council on Peace and Security in Africa (April 2008)
Tokyo Peacebuilders Symposium 2008 “Peacebuilding Experience and Knowledge from Asia to the World” and 2008 Outreach Event “Peacebuilders Festival @ UNU Open Campus” (March 24-25, 2008)
- Summary
- Keynote Speech by Mr. Masahiko Koumura, Minister for Foreign Affairs of Japan (March 24, 2008)
Tokyo Peacebuilders Symposium 2008 and Outreach Event to be Held by the Ministry of Foreign Affairs and the United Nations University (March 2008)
Statement by Ambassador Yukio Takasu, Permanent Representative of Japan, at the Formal Meeting of the Country-Specific Configuration of the Peacebuilding Commission on Guinea-Bissau (February 20, 2008) (January 21, 2008)
Symposium “Building Peace – Japan and UN”
- Summary (January 28, 2008)
- Speech by Minister for Foreign Affairs of Japan Mr. Masahiko Koumura “Japan: A Builder of Peace” (January 24, 2008) [Outline] [Full Text]
Pilot Program for Human Resource Development in Asia for Peacebuilding Trainees’ Call on Mr. Itsunori Onodera, Senior Vice-Minister for Foreign Affairs (November 2007)
Public Symposium “Training and Dispatching Civilian Peacebuilders: Responding to New Challenges on the Ground” (Minute) (October 31, 2007, UN House, Tokyo)
Statement by Ambassador Yukio Takasu, Permanent Representative of Japan, Chairperson of the Peacebuiling Commission, at the Open Debate on the Report of the Peacebuilding Commission (October 2007)
Statement by Ambassador Yukio Takasu, Permanent Representative of Japan, Chairperson of the Peacebuiling Commission, at the Joint Debate on the Report of the Peacebuilding Commission and the Report of the Secretary-General on the Peacebuilding Fund (October 2007)
Start of the Pilot Program for Human Resource Development in Asia for Peacebuilding (September 2007)
Statement by Ambassador Yukio Takasu, Permanent Representative of Japan, Chairperson of the Peacebuiling Commission, at the Formal Meeting of the Organizational Committee of the Peacebuilding Commission (September 2007)
Message from Mr. MACHIMURA Nobutaka, Foreign Minister of Japan, at the Commencement Ceremony of the Pilot Program for Human Resource Development in Asia for Peacebuilding (September 2007)
Selection Result for Trainees of the Pilot Program for Human Resource Development in Asia for Peacebuilding (August 2007)
Report of the Hamada Mission to Sierra Leone – For further enhanced efforts for peacebuilding in Sierra Leone and successful development of an Integrated Peacebuilding Strategy for Sierra Leone (August 2007) [PDF]
Statement by Mr. Taro Aso, Minister for Foreign Affairs, on the Inauguration of Japan as Chair of the UN Peacebuilding Commission (June 2007)
Statement by Ambassador Kenzo Oshima, Permanent Representative of Japan, Chairperson of the Peacebuiling Commission, at the Formal Meeting of the Organizational Committee of the Peacebuilding Commission (June 2007)
Launching of the Pilot Program for Human Resource Development in Asia for Peacebuilding (June 2007)
Opening Speech by H.E. Foreign Minister Taro Aso at HiPeC International Peace Building Conference at International Conference Hall, Hiroshima “Hoisting a New Banner of Japan as a Nation of Peace” (March 2007)

- International Symposium: From Okinawa to Toyako: Dealing with Communicable Diseases As Global Human Security Threats (May 2008)
  - Opening Remarks by H.E. Mr. Yasuo Fukuda, Prime Minister of Japan (May 23, 2008)
  - Japan’s Additional Contribution to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (May 23, 2008)
- Japan contributes US$ 184 million to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (February 2008)
- Voluntary Replenishment Meeting of the Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria (September 2007)
- Visit to Japan by Dr. Michel Kazatchkine, Executive Director of Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (July 2007)
- Japan contributes US$ 186 million to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (March 2007)
- Japan Contributes to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (March 2006)
- Additional Contribution to the Global Fund to Fight HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) (November 2005)
- Global Fund Replenishment for 2006-2007: London Meeting (September 2005)
- Address by Prime Minister Junichiro Koizumi at the Commemorative Symposium on the Fifth Anniversary of the Kyusyu-Okinawa Summit “East Asian Regional Response to HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria” (June 30, 2005)
- Prime Minister Koizumi Pledges “US$ 500 Million for the Coming Years” to the Global Fund, Reiterates US$ 5 Billion Pledge over 5 Years for Health in ODA (June 30, 2005)
- Mr. Tommy Thompson, Chair Emeritus of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM), to Visit Japan (June 28, 2005)
- Japan’s Contribution to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria (March 2004)
- Visit to Japan of Mr. Tommy Thompson, Chairman of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria (Secretary, US Department of Health and Human Services) (March 2004)
- Japan’s Additional Contribution to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (December 2003)
- Grant Aid to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (December 2003)
- Contribution to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) (November 2002)
- Financial Assistance to the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (March 2002)
- Assistance by the United Nations Trust Fund for Human Security to the Project “Human Security for the Adolescent: Empowerment and Protection against Violence, Early Pregnancy, Maternal Mortality and HIV/AIDS” (May 2008)
- Assistance through the World Food Programme (WFP) to HIV/AIDS Affected and Infected People in Malawi (December 2007)
- Statement by Ambassador Jiro Kodera, Permanent Mission of Japan to the United Nations, on Agenda item 46 (Follow-up to the outcome of the twenty-sixth special session: Implementation of the Declaration of Commitment on HIV/AIDS) (May 2007)
- Assistance through the United Nations World Food Programme (WFP) for Internally Displaced Persons (IDPs) in the Republic of Colombia (April 2007)
- Assistance for “Strengthening Human Security for Women in Mobile Populations through Health Education and HIV/AIDS Care in Papua New Guinea” Project (May 2006)
- Mr. Keitaro Sato, Ambassador in Charge of Peace Building and Refugee-Related Issues in Africa and Special Envoy for UN Reform, to Attend a Special Summit of African Union on HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria (ATM) (May 2006)
- Statement by Mr. Kazuo Sunaga, Minister, Permanent Mission of Japan to the United Nations, at the 38th Session of the Commission on Population and Development (April 2005)
- Asstance through the Trust Fund for Human Security for enhancing HIV resilience of communities in Thailand (November 2004)
- The Second Asia-Pacific Ministerial Meeting on HIV/AIDS and The XV International AIDS Conference (July 2004)
- Assistance for Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV in Swaziland (January 2004)
- Assistance for Supporting Children and Adolescents Affected by HIV/AIDS in Zimbabwe (January 2004)
- Assistance for HIV/AIDS Prevention in Viet Nam (August 2003)
- Assistance for an Integrated Approach to HIV/AIDS and Poverty in Republic of South Africa (March 2003)
- Assistance for Responses to Trafficking and HIV/AIDS in South Asia (January 2003)
- Assistance for the National Program for the Control and Prevention of STI/HIV/AIDS in the Republic of Cuba (January 2003)
- A Brief Report of International Symposium “Global Partnership in the Fight Against Infectious Diseases” (November 2001)
- Fight Against HIV/AIDS Pandemic -Japan’s Contribution through the Okinawa Infectious Diseases Initiative- (June 2001) [PDF]
- United Nations Special Session on HIV/AIDS (25-27 June 2001 New York)
  - Declaration of Commitment on HIV/AIDS “Global Crisis – Global Action” (27 June 2001)
  - Statement by Former Prime

Population and AIDS

Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)

Science and Technology

ITER
Broader Approach

Japan-Egypt Year of Science and Technology 2008: Opening Ceremony in Grand Hall of Cairo University (March 2008)
The 12th Meeting of the Japan-US Joint Working Level Committee (JWLC) on Cooperation in Science and Technology (July 2007)
Signing of the Agreement between the Government of Japan and the Swiss Federal Council on Cooperation in Science and Technology (July 2007)
Fourth Japan-Netherlands Joint Committee on Cooperation in Science and Technology (June 2007)
The First Japan-Vietnam Joint Committee on Cooperation in Science and Technology (March 2007)
Japan-India Science and Technology Initiative Meeting (Summary Report) (October 2006)
Address by H.E. Professor Akiko YAMANAKA, Vice Minister for Foreign Affairs of Japan at the Science and Technology in Society Forum (September 2006)
Address by H.E. Professor Akiko YAMANAKA, Vice Minister for Foreign Affairs of Japan at the Ministerial Meeting of the Group of 77 on Science and Technology (September 2006)
Signing of the Agreement between the Government of Japan and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Co-operation in Science and Technology (August 2006)
The Completion of the Human Genome Sequence (April 14, 2003) (Prime Minister of Japan and his Cabinet Official Web Site)
- Statement by Prime Minister Junichiro Koizumi
- Joint Proclamation by the Heads of Government of Six Countries
Comment by the Chief Cabinet Secretary Yasuo Fukuda (The Successful Launch of the Information Gathering Satellites by the Fifth H-IIA Rocket) (March 2003)
Message from Prime Minister Junichiro Koizumi to President George W. Bush of the United States of America concerning the Space Shuttle Columbia Accident (February 2003)
Message from Minister for Foreign Affairs Yoriko Kawaguchi to Secretary of State Colin L. Powell of the United States of America concerning the Space Shuttle Columbia Accident (February 2003)

Social Development

Statement by Dr. Nobuko Kurosaki, Alternate Representative of Japan to the Sixty-second Session of the General Assembly of the United Nations on Item 64: Social Development (October 2007)
Statement by Minister Yasushi Takase, Delegation of Japan, on Item 3 (b): Review of relevant United Nations plans and programmes of action pertaining to the situation of social groups (February 2007)
Statement by Minister Yasushi Takase, Delegation of Japan, on Item 3 (a): Promoting full employment and decent work for all at the Forty-fifth Session of the Commission for Social Development (February 2007)
Statement by Ms. Satomi Okagaki, Delegation of Japan, at the Sixty-first Session of the General Assembly on Item 60: Social Development (October 2006)
Statement by Satomi Okagaki, Delegation of Japan at the Forty-fourth Session of the Commission for Social Development on Item 3 (b): Review of relevant United Nations plans and programmes of action pertaining to the situation of social groups (February 2006)
Statement by Ms. Satomi Okagaki, Delegation of Japan, on Social Development (Items 61, 62 and 63) (October 2005)
Speech by Ms. Yoriko Kawaguchi, Minister for Foreign Affairs of Japan at the Second Ministerial Conference of the Community of Democracies (November 2002)
Statement by H.E. Dr. Tatsuo Arima, the Representative of the Government of Japan at the debate in the plenary of the twenty-fourth special session of the General Assembly: “World Summit for Social Development and Beyond” (June 2000)

Counter Terrorism

Japan’s International Counter-Terrorism Cooperation

What’s New:

Statement by the Press Secretary on Series of Bombings in India (May 2008)
Exchange of Notes concerning Supplies and Services Contributed to the Armed Forces or Other Similar Entities of New Zealand, under the Replenishment Support Special Measures Law (April 2008)
Exchange of Notes concerning Supplies and Services Contributed to the Armed Forces or Other Similar Entities of Canada, under the Replenishment Support Special Measures Law (March 2008)
Statement by Foreign Minister Koumura on the terrorist shooting attack in Jerusalem (March 2008)
Statement by Prime Minister Yasuo Fukuda on Enactment of the Replenishment Support Special Measures Law (January 11, 2008) [English] [Japanese (Prime Minister of Japan and his Cabinet Official Website) ]

Japan’s International Counter-Terrorism Cooperation (Pamphlet) [PDF]
Enactment of the Replenishment Support Special Measures Law (April 2008)
Overview of Japan’s International Counter-Terrorism Cooperation (October 2007)
Overview of Japan’s Counter-Terrorism Assistance (2004-2007)
Action Plan for Prevention of Terrorism (December 2004) [PDF]

Statements and Remarks
- Statement by Prime Minister Yasuo Fukuda on Enactment of the Replenishment Support Special Measures Law (January 11, 2008) [English] [Japanese (Prime Minister of Japan and his Cabinet Official Website) ]

Seminar on the Promotion of Accession to the International Counter-Terrorism Conventions and Protocols (January 22-23, 2008)
- Opening Statement by Mr. Osamu UNO, Vice-Minister for Foreign Affairs, Japan (January 22, 2008)
Deposit of the Instrument of Acceptance of the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (August 2007)
Seminar on Prevention and Crisis Management of Chemical and Biological Terrorism (July 2007)
Third Deputy-Ministerial Meeting of the Global Initiative (GI) to Combat Nuclear Terrorism (June 2007)
Fifth ASEM Conference on Counter-Terrorism (May 15-16, 2007)
- Chair’s Summary
- Reception Speech by Mr. Masayoshi Hamada, Vice-Minister for Foreign Affairs (May 15, 2007)
- Press Release (May 10, 2007)
Seminar on the Promotion of Accession to the International Counter-Terrorism Conventions and Protocols (March 27-28, 2007)
- Opening Statement by Mr. Masayoshi Hamada, Parliamentary Secretary for Foreign Affairs (March 27, 2007)
- Press Release (March 27, 2007)
Seminar on the Promotion of Accession to the International Counter-Terrorism Conventions and Protocols (March 2007)
Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism – Text of Statement of Principles (October 2006)
Japan decides to continue to dispatch JMSDF vessels to the Indian Ocean in order to support international efforts to fight against terrorism (Extension of the Anti-Terrorism Special Measures Law) (October 2006)
Australia-Japan-US Counter-Terrorism Talks (October 2006)
Kuala Lumpur Meeting on the Straits of Malacca and Singapore (September 2006)
- Statement by H.E. Mr. Akio Suda, Ambassador in Charge of International Counter-Terrorism Cooperation “Basic Policy of Japan’s Contributions and Cooperation in the Straits of Malacca and Singapore” (September 18, 2006)
- Press Release (September 15, 2006)
Bali Counter-Terrorism Process Report of the Australian and Indonesian Co-Chairs (August 2006)
ASEAN-Japan Counter-Terrorism Dialogue (June 28-29, 2006)
- Co-Chair’s Summary of Discussions and Recommendations
- Remarks by Vice-Minister (Parliamentary) for Foreign Affairs Kiyohiko Toyama (June 28, 2006)
- Press Release (June 26, 2006)
Extension of the Basic Plan of the Anti-Terrorism Special Measures Law: Japan decides to continue to dispatch JMSDF vessels to the Indian Ocean in order to support international efforts to fight against terrorism (April 2006)
Seminar on the Promotion of Accession to the International Counter-Terrorism Conventions and Protocols (January 2006)
- Opening Statement by Vice-Minister (Parliamentary) Kiyohiko Toyama (January 25, 2006)
- Press Release (January 24, 2006)

Transnational Organized Crime

What’s New:

Nomination of Ms. Fumiko Saiga, Judge of the International Criminal Court (ICC), as a Candidate for the Elections of ICC Judges (May 2008)
The Recent Actions Japan has taken to combat TIP (Trafficking in Persons) (March 2008)
Statement by Mr. Masatoshi Shimbo, Deputy Director-General, Foreign Policy Bureau, Ministry of Foreign Affairs of Japan, at the Vienna Forum to Fight Human Trafficking (February 2008)

International Criminal Court (ICC)

Nomination of Ms. Fumiko Saiga, Judge of the International Criminal Court (ICC), as a Candidate for the Elections of ICC Judges (May 2008)
Final Results of the By-Election of International Criminal Court (ICC) Judges (December 2007)
Election of Ms. Fumiko Saiga, Ambassador in Charge of Human Rights and Member of the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), as Judge of the International Criminal Court (ICC) (December 2007)
Deposit of the Instrument of Accession to the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) (July 2007)
Nomination of Ms. Fumiko Saiga, Ambassador in Charge of Human Rights and the Member of Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), as a Candidate for the By-Election of International Criminal Court (ICC) Judges (July 2007)
Statement by H.E. Mr. Toshiro Ozawa, Ambassador of Japan to the United Nations, on the Reports of the International Criminal Court (November 2005)
Statement by Mr. Koji Haneda, Minister of Japan to the United Nations, on the Reports of the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) (October 2005)
Statement by Mr. Makoto Hashizume, Delegation of Japan, on Agenda Item 106: Crime Prevention and Criminal Justice and Agenda Item 107: International Drug Control (October 2005)
Visit of EU and ICC Officials to Japan (Overall Assessment) (December 2004)
Work and Future of the International Criminal Court [Notification of Seminar] [Outcome of the Seminar (PDF)]
Statement by H.E. Mr. Yoshiyuki Motomura, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Deputy Permanent Representative of Japan, at the Fifth Committee of the 58th Session of the United Nations General Assembly, on Agenda Item 131: Financing of the International Criminal Tribunal for Rwanda and Agenda Item 132: Financing of the International Tribunal for the Former Yugoslavia (November 2003)
Visit of EU Experts on the International Criminal Court (December 2002)

Trafficking in Persons

The Recent Actions Japan has taken to combat TIP (Trafficking in Persons) (March 2008)
Statement by Mr. Masatoshi Shimbo, Deputy Director-General, Foreign Policy Bureau, Ministry of Foreign Affairs of Japan, at the Vienna Forum to Fight Human Trafficking (February 2008)
The 2nd Meeting of Japan-Thailand Joint Task Force on Counter Trafficking in Persons (JT-CTP) (September 2007)
Dispatch of Government Delegation on Anti-Human-Trafficking Measures (January 2007)
International Symposium on Trafficking in Persons (February 2006)
Japan’s Action Plan of Measures to Combat Trafficking in Persons (December 2004)
Bali Process

High-tech Crime

Government/Industry Dialogue on Safety and Confidence in Cyberspace
- The G8 Government/Private Sector High-Level Meeting on High-Tech Crime (The Tokyo Conference) (Tokyo, May 22-24, 2001)
  - Keynote Address by Mr. Shigeo UETAKE, Senior Vice-Minister for Foreign Affairs (Japan) (May 24, 2001)
  - Press Release – G8 Officials and the Private Sector Meet to Discuss Combating Computer Crime (May 24, 2001)
  - Report for Workshop 1: Data Retention
  - Report for Workshop 2: Data Preservation
  - Report of Workshop 3: Threat Assessment and Prevention
  - Report of Workshop 4: Protection of E-Commerce and User Authentication
  - Report for Workshop 5: Training
  - Outline of the Conference
- The G8 Berlin Meeting: Government/Industry Dialogue on Safety and Confidence in Cyberspace” (Berlin, October 24-26, 2000) – Summary and Assessment
- The G8 Conference “A Government/Industry Dialogue on Safety and Confidence in Cyberspace” (Paris, May 15-17, 2000) – Summary and Assessment
- International Payment Card Crime Initiative (Adopted in Kyoto, May 2000)

Money Laundering

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering)
- The Forty Recommendations [PDF]
- Special Recommendations on Terrorist Financing [PDF]

G8 Summit

Treaty

October 2007

The following is a list of treaties that the government submitted to the Diet. You can access the full text of the treaties and other related materials by clicking on the underlined parts.

Treaties submitted to the Diet

166th Session of the Diet (Ordinary session of 2007)
165th Session of the Diet (Extraordinary session of 2006)
164th Session of the Diet (Ordinary session of 2006)
163rd Session of the Diet (Special session of 2005)
162nd Session of the Diet (Ordinary session of 2005)
161st Session of the Diet (Extraordinary session of 2004)
159th Session of the Diet (Ordinary session of 2004)
156th Session of the Diet (Ordinary session of 2003)
154th Session of the Diet (Ordinary session of 2002)

Japan and the United Nations

What’s New:

Visit to Japan of His Excellency Mr. Ban Ki-moon Secretary-General of the United Nations and Mrs. Ban(Yoo) Soon-taek (June 3, 2008)
Statement by the Press Secretary on the Adoption of the UN Security Council Resolution to Address the Acts of Piracy and Armed Robbery off the Coast of Somalia (June 3, 2008)
Meeting between Mr. Osamu Uno, Vice Minister for Foreign Affairs, and Mr. Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations (May 25, 2008)
The 10th Meeting of the “United Nations Secretary-General’s Advisory Board on Water and Sanitation” (May 2008)
The Third Election for the UN Human Rights Council (May 2008)
Statement by Mr. Ken Mukai, Counsellor, Permanent Mission of Japan to the United Nations, on Item 140: Administrative and budgetary aspects of the financing of the United Nations peacekeeping operations: Cross-cutting issues (May 8, 2008)
Statement by Mr. Ken Mukai, Counsellor of Permanent Mission of Japan, on agenda item 140: Administrative and budgetary aspects of financing United Nations Peace Keeping Operations; Consolidation of peacekeeping accounts (May 5, 2008)
Statement by Mr. Jun Yamada, Permanent Mission of Japan to the United Nations, on Item 140: Closed Peacekeeping Missions (May 5, 2008)
Address by H.E. Mr. Yasuhide Nakayama, Vice-Minister for Foreign Affairs, Government of Japan, on the occasion of the Landlocked Developing Countries Ministerial Meeting in Accra, Ghana (April 22, 2008)
Address by H.E. Mr. Yasuhide Nakayama, Vice-Minister for Foreign Affairs, Government of Japan, on the occasion of UNCTAD XII (April 21, 2008)
Statement by Ambassador Yukio Takasu, Chairperson of the Peacebuilding Commission, at the High-Level Meeting of the Security Council on Peace and Security in Africa (April 16, 2008)
Statement by H. E. Ambassador Takahiro Shinyo, Deputy Permanent Representative of Japan to the United Nations, at the 2008 annual session of the United Nations Disarmament Commission (April 8, 2008)
Statement by Ambassador Yukio Takasu, Permanent Representative of Japan to the United Nations, at the Thematic Debate of the General Assembly: Towards a Common Understanding on Management Reform (April 8, 2008)
Statement by Ambassador Yukio Takasu, Permanent Representative of Japan to the United Nations, at the Thematic debate of the General Assembly “Recognizing the achievements, addressing the challenges, and getting back on track to achieve the MDGs by 2015″ (April 2, 2008)

JAPAN in the UN Security Council – Our Viewpoint (Pamphlet) [PDF]
Japan’s Role in the Maintenance of International Peace and Security (Pamphlet) [PDF]
Major Speeches of Japanese Representatives [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008]
The United Nations and Japan’s Role
Japan’s Position on the United Nations Reform
Statements by Prime Minister, Foreign Minister, Senior Vice Minister, and Press Secretary
UN Peacekeeping Operations (PKO) and other International Peace Cooperation
Arms Control, Disarmament and Non-Proliferation
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

Women’s Issues

Assistance by the United Nations Trust Fund for Human Security to the project “Establish of One-Stop Centres to counteract Violence against Women” (March 2008)
Statement by Dr. Yoriko Meguro, Representative of Japan, at the Fifty-second session of the Commission on the Status of Women (February 2008)
Statement by Ambassador Yukio Takasu, Permanent Representative of Japan at Open Debate of the Security Council on Women and Peace and Security (October 2007)
Statement by Dr. Nobuko Kurosaki, Alternate Representative of Japan on Advancement of women (Item 63(a)) and Implementation of the outcome of the Fourth World Conference on Women and of the twenty-third special session of the General Assembly (Item63 (b)) (October 2007)
Statement by Dr. Yoriko Meguro, Representative of Japan, at the Fifty-first session of the Commission on the Status of Women (February 2007)
Statement by H.E. Mr. Kenzo Oshima, Permanent Representative of Japan, at the Open Debate of the Security Council on Women and Peace and Security on the Roles of Women in the Consolidation of Peace (October 2006)
Statement by Ms. Mikiko Otani, Alternate Representative of Japan, on Advancement of women (Item 61) (a) Advancement of women, and (b) Implementation of the outcome of the Fourth World Conference on Women and of the twenty-third special session of the General Assembly (October 2006)
Statement by H.E. Mr. Toshiro Ozawa, Ambassador of Japan to the United Nations, on Gender Equality and Empowerment of Women and United Nations Research and Training Institutions at the Informal Consultation of the Plenary of the United Nations General Assembly on Mandate Review (May 2006)
Statement by Dr. Yoriko Meguro, Representative of Japan, at the Fiftieth session of the Commission on the Status of Women (March 2006)
Statement by H.E. Ambassador Shinichi Kitaoka at the Open Debate of the Security Council on: Women and Peace and Security (October 2005)
Statement by Ms. Mikiko Otani, Alternate Representative of Japan, at the Third Committee of the Sixtieth Session of the General Assembly of the United Nations on Item 64: Advancement of Women, and Item 65: Implementation of the outcome of the Fourth World Conference on Women and of the twenty-third special session of the General Assembly (October 2005)
Statement by H.E. Mr. Junshiro Nishime, Parliamentary Secretary of the Cabinet Office, Head of the Delegation of the Government of Japan, at the High Level Plenary of the Forty-Ninth Session of the Commission on the Status of Women (March 2005)
Statement by H.E. Mr. Toshiro Ozawa, Ambassador of Japan to the United Nations, at the Security Council Open Debate on Security Council Resolution 1325: Women, Peace and Security (October 2004)
Statement by Dr. Yoriko Meguro, Representative of Japan, at the 48th session of the Commission on the Status of Women Agenda Item 3: Follow-up to the Fourth World Conference on Women and to the twenty-third special session of the General Assembly entitled “Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century” (March 2004)
Statement by H.E. Mr. Toshiro Ozawa, Ambassador, Permanent Mission of Japan to the United Nations, at the Open Meeting of the Security Council on “Women, Peace and Security” (October 2003)
The Twenty-third Special Session of the General Assembly:
“WOMEN 2000: Gender Equality, Development and Peace for the Twenty-first Century”
- Statement by Ms. Kay Fusano, Alternate Representative of Japan to the United Nations, on Agenda item 110: Advancement of Women and Agenda item 111: Implementation of the outcome of the Fourth World Conference on Women and of the twenty-third session of the General Assembly, entitled “Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century” (October 2003)
- Statement by Dr. Sumiko Iwao Head of the Japanese Delegation, at the Debate in the Plenary of Twenty-thirdSpecial Session of the General Assembly (June 2000)
International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Issue known as “Wartime Comfort Women”
The Asian Women’s Fund

Saham Jepang Turun

suryadijepang — Tue, 10 Jun 2008 14:39:04 +0000

TOKYO, SENIN - Harga-harga saham Jepang dibuka turun tajam pada Senin (9/6), dengan acuan indeks Nikkei-225, jatuh 210,60 poin atau 1,45 persen menjadi 14.278,84 poin dalam menit-menit pertama perdagangan.

Sebagaimana dikutip dari Antara, indeks melemah lagi menjadi 14.127,15 hanya enam menit setelah pembukaan perdagangan, menyusul penurunan di Wall Street pada Jumat (6/6) lalu dan rekor kenaikan harga minyak mentah ditambah dengan kenaikan tajam angka pengangguran di AS.

Jepang dan Jerman Cemaskan Pasokan Minyak Dunia

suryadijepang — Tue, 03 Jun 2008 13:31:09 +0000

Kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda meminta ada langkah-langkah untuk menjamin kelangsungan produksi minyak dan stabilitas pasokan.

“Kita tidak dapat mengabaikan pasar dan membiarkannya memutuskan sesuatu”, kata Fukuda setelah pembicaraan dengan Merkel di Berlin, Minggu (Senin WIB). “Permasalahannya adalah harga minyak terus melonjak. Dan ini tidak hanya berdampak negatif terhadap ekonomi, tapi juga rakyat”, katanya melanjutkan.

Fukuda juga menyatakan bahwa sangat penting untuk menambah kapasitas produksi minyak. “Kita memerlukan pasokan yang stabil”, katanya melanjutkan.

Jepang baru-baru ini mengadakan pertemuan kepala negara-negara industri maju (G-8). Saat itu Francis mendorong para produsen minyak untuk maningkatkan kapasitas produksinya.

Menanggapi pernyataan Fukuda, Merkel mendukungnya. “Saya mendukung apapun yang bertujuan untuk transparansi dalam kaitan perdagangan dan supply minyak”, kata Merkel.

Harga minyak telah mencapai lebih dari US$ 130 per barel bulan lalu. Akibatnya, hal tersebut telah menyebabkan protes pada beberapa negara Eropa, termasuk Francis.

OPEC yang menjadi pemasok 40 persen kebutuhan minyak dunia enggan untuk meningkatkan kapasitas produksinya

Organisasi Internasional Jepang

suryadijepang — Tue, 03 Jun 2008 13:12:57 +0000

Dalam bidang Agrikultur, Perikanan dan Kehutanan

Jepang memiliki organisasi NERICA (New Rice For Africa) yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk pangan kepada negara-nagara begian di Africa
Jepang juga tegabung dalam organisasi FAO (Food & Agriculture Organization)
Dalam bidang perikanan Jepang tergabung kedalam IWC (The International Whaling Commission )
Dalam bidang kehutanan Jepang termasuk ke dalam International Tropical Timber Council (ITTC) & Asia Forest Partnership (AFP)
Dalam bantuan makan Jepang tergabungan kedalam organisasi The World Food Programs (WFP)
Jepang juga tergabung dalam International Grain Council (IGC) & Japan International Cooperation Agency (JICA)
Dalam masalah persenjataan dan senjata non-proliferasi Jepang tergabung dalam The Fifth Asian Senior-level Talks on Non-Proliferation (ASTOP)
Dalam masalah senjata Nuklir Jepang tergabung dalam The Coprenhensif Nuclir Test Ban Treaty (CTBT)
Jepang juga merupakan Anggora International Atomic Energy Agency (IAEA)
Dalam masalah perubahan Iklim Jepang termasuk anggota Conference of the Parties on Climate Change (COP) dan The United Nations High Level Event on Climate Change (UNHLECC)
Dalam permecahan Konflik Jepang termasuk anggota The United Nation Relief and Work Agency (UNRWA)
Jepang juga masuk dalam organisasi palang merah Internasional The Committee of the Red Cross (ICRC)
Jepang juga tergabung dalam Arm of Development Programs (AFD)
Dalam penanganan bencana Jepang masuk dalam UNESCO, IOC dan ODA
Dalam masalah lingkungan hidup jepang tergabung dalam The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification), Acid Deposition Monitoring Network in East Asia (EANET), Northwest Pacific Action Plan (NOWPAP), Commission on Sustainable Development (CSD), United Nations (UNGASS), The World Summit on Sustainable Development (WSSD), Small Island Developing States (SIDS), United Nations Decade of Education for Sustainable Development (DESD), United Nations Environment Programme (UNEP), International Environmental Technology Centre (IETC), The Global Environmental Forum (GEF), ITTO (International Tropical Timber Organization).
Anggota G7 dan G8
Dalam bidang kesehatan Jepang tergabung dalam Organisasi Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)
tergabung dalam UNICEF
tergabung dalam United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

Ancaman Cina terhadap Stabilitas Negara Jepang

suryadijepang — Mon, 26 May 2008 03:57:37 +0000

Dalam sejarah ineraksi negara Jepang dan tulisan “Keterlibatan dalam Perang” Jepang memiliki beberapa sejarah perang dengan beberapa negara kawasan Asia Timur, diantaranya adalah Korea yang telah terbagi menjadi 2 yaitu Korea Selatan dan Korea Utara, kemudian dengan Taiwan yang pernah dikuasai, dan Tiaongkok (Cina) yang pernah dikalahkan untuk menduduki Mancuaria.

sebernarnya yang menjadi ancaman bagi kedaulaan Jepang cukup banyak, mulai dari Taiwan, Cina maupun Korea karena pernah menjadi musuh bahkan dijajahi oleh Jepang, apalagi selulu ada tuntuan-tunutan tentang pelanggaran Hak-Hak Perang oleh Jepang dengan memperkosa banya wania pada saat melakukan perang atau pendudukan terhadap suatu negara, misalnya Korea atau Taiwan.

namun ancaman yan sangat dominan adalah Cina, karena Cina memiliki kapasitas Geografi yang sangat luas, dengan jumlah penduduk hampir 2 milliar jiwa (ket: Rafikarrc.wordpress.com) kemudian kapabilitas militer mereka yang sangat besar, ditambah mereka memiliki izin untuk memiliki senjata Nuklir, kemudian tidak hanya itu, dendam sejarah, kekuatan perekonomian cina dikancah internasional pun juga menjadi faktor – faktor yang mengancam kedaulatan Jepang.

Jepang memiliki banyak sektor, mulai dari kedaulatan yang terkait dengan Ideologi, wilayah, kebudayaan, yang akan sangat terpengaruh oleh kekuatan angkatan perang Jepang dalam menjaga kedaulatan dan wilayah jepang dari berbagai ancaman. Cina jelas memiliki kekuatan Perang yang disegani karena memiliki teknologi dan anggaran yang besar dalam memperkuat anggkatan perang cina, sehingga hal ini menjadi ancaman yang nyata bagi kedaulatan Jepang.

dilain hal bila dikaitkan dengan ekonomi politik Internasional, Cina juga merupakan kompititor yang sangat kuat yang juga menjadi ancaman yang nyata bagi jepang dalam kancah ekonomi internasional yang ikut mempengaruh kekuatan sebuah negara dalam mata/kacamata internasional sehingga Cina juga merupakan ancaman baik dari segi kedaulatan dengan kekuaan bersenjata, maupun ancaman ekonomi dalam persaingan inernasional.

Keterlibatan Perang (Jepang)

suryadijepang — Mon, 26 May 2008 03:30:22 +0000

Jepang telah melakukan perang sejak lama, menurut keterangan yang penulis temukan dalam situs: (http://www2.irib.ir/worldservice/MelayuRadio/kal_sejarah/masehi/februari/06februari.htm) tenang sejarah perang Jepang, Jepang telah melakukan perang sejak tahun 1904, lebih lanjut Jepangpun pernah berperang melawan Cina pada tahun 1895, sehingga dapat disederhanakan bahwa Jepang telah terlibat dalam perang sejak lama.

Dalam keterang yang penulis temukan dalam situs tersebut, Jepang selalu mendapat kemenangan dalam setiap penaklukan yang dilakukan olehnya, baik berperang melawan Korea, Melawan Cina maupun Melawan Rusia, Jepang selalu mengakhiri dengan sebuah kemenangan bahkan negara seperti AS pernah di hujani bom oleh para penerbang atau tentara Jepang, lebih jauh Jepang juga merupakan salah satu negara kolonial, yang pernah menjajah Indonesia dan beberapa negara lain.

Menurut keterangan yang penulis temukan dalam situs (http://www.kanimaja.org/content/view/26/49/) tentang sejarah jepang ternyata Jepang telah terlibat dalam perang sejak tahun 1200-an, yang kemudian diperkuat bahwa Jepang telah melakukan kontak militer dengan negara-negara tetangganya seperti Korea dan Cina pada tahun 1592.

keterangan yang sama penulis dapatkan, bahwa sejak tahun 1867 Jepang telah terlibat dalam perang, kemudian mulailah menjadi negara yang kuat dalam hal melakukan invasi sehingga, jepang dapat memenangkan perang melawan Tiongkok dan Rusia, serta menguasai Taiwan, separuh dari Sakhalin, dan Korea.

Awal abad ke-20 sempat menjadi saksi mata kepada “demokrasi Taisho” yang lalu diselimuti bangkitnya nasionalisme Jepang. Pada tahun 1936, Jepang menanda tangani Pakta Anti-Komintern dan bergabung dengan Jerman dan Italia untuk membentuk suatu aliansi axis. Pada tahun 1937, Jepang menginvasi Manchuria yang menyebabkan terjadinya Perang Tiongkok-Jepang (1937). Pada tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, dan membawa AS memasuki Perang Dunia II. Setelah kampanye yang panjang di Samudra Pasifik, Jepang kehilangan wilayah-wilayah yang awalnya dimilikinya, dan AS mulai melakukan pengeboman strategis terhadap Tokyo, Osaka dan kota-kota besar lainnya serta pengeboman atom terhadap Hiroshima dan Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada pihak Sekutu pada 15 Agustus 1945.

Pendudukan Amerika secara resmi berakhir pada tahun 1952, meski pasukan AS tetap mempertahankan pangkalan-pangkalan penting di Jepang, khususnya di Okinawa. Jepang menggunakan konstitusi baru sejak tahun 1947, yang menetapkan negara tersebut sebagai negara demokratis pasifis. Setelah pendudukan tersebut, produk domestik bruto Jepang tumbuh menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia di bawah program pengembangan industri yang agresif, proteksionisme, dan penundaan pertahanan strategis kepada AS. Meskipun pasar saham sempat jatuh dengan tajam pada tahun 1990 dan negara tersebut hingga kini masih belum pulih sepenuhnya dari hal itu, Jepang tetap merupakan sebuah kekuatan ekonomi dunia dan akhir-akhir ini telah mulai bangkit sebagai kekuatan strategis dengan mengirimkan pasukan non-pertempuran ke Perang Teluk, upaya kemanusiaan PBB untuk membangun kembali Kamboja, dan invasi AS terhadap Irak pada tahun 2003.

Sultan HBX Belajar Banyak Hal di Jepang

suryadijepang — Mon, 26 May 2008 02:48:20 +0000

TOKYO, SABTU - Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan ketertarikannya untuk mempelajari penanganan korban gempa bumi di Kobe Disaster Reduction and Human Renovation Institution. Ini dilakukan mengingat masih ada ratusan warga Yogyakarta yang menderita cacat fisik dan mental akibat gempa bumi yang terjadi pada Mei 2006.

“Saya tertarik dengan upaya yang membuat warga korban gempa tetap mandiri, walau mereka harus duduk di kursi roda sepanjang hidupnya,” kata Sri Sultan saat memberikan sambutannya pada acara silahturahmi dengan jajaran KBRI Tokyo di Wisma Duta, kediaman resmi Dubes RI di Tokyo, Sabtu.

Hal itu dikemukakan Sultan, sebagai jawaban atas permintaan Dubes Jusuf Anwar yang mengharapkan para jajaran KBRI Tokyo diberikan informasi mengenai situasi terakhir di tanah air.

Sultan pun menceritakan maraknya aksi unjukrasa mahasiswa yang membuka kemungkinan bagi bergabungnya unsur masyarakat lainnya mengingat nasib yang kian menderita akibat kenaikan harga pangan dan kini kenaikan harga BBM.

Mengenai penanganan para korban gempa, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu menjelaskan bahwa pihaknya masih harus menangani lagi para korban gempa bumi yang jumlahnya sekitar seribu orang cacat, dengan 254 orang lainnya terpaksa duduk di kursi roda.

“Di Jepang inilah saya ingin mengetahui manajemen penanganan gempa, khususnya yang program-program produktif yang bisa membuat para korban tetap mandiri dalam menjalani hidupnya pasca bencana,” ujar Sultan.

Seusai dari Jepang, Sultan mengungkapkan dirinya bersama rombongan, beberapa bupati dan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto, akan melanjutkan perjalanan ke Korea Selatan guna mempelajari keberadaan sebuah Desa Mandiri.

Perjalanannya itu nantinya bisa membuat kondisi desa-desa yang terkena dampak gempa dan para korban bisa tetap mandiri.

Selama di Jepang Sultan yang didampingi Bupati Gunung Kidul, Bupati Kulon Progo, Bupati Sleman, dan Walikota Yogyakarta, juga akan mengunjungi Osaka, Kobe dan Kyoto, sekaligus bertemu dengan para gubernur ketiga kota itu.

Rombongan itu juga akan menggelar dialog pariwisata dengan komunitas bisnis dan industri penerbangan untuk mempromosikan Yogyakarta.

Di Osaka, Sultan akan menyampaikan terimakasih atas sumbangan jembatan bekas yang diberikan ke Yogyakarta, sedangkan di Kobe rombongan akan mempelajari manajemen gempa, termasuk penanganan korban trauma akibat mengalami bencana alam.

Sedangkan di Kyoto, Sultan akan melakukan pembicaraan khusus dengan Gubernur Kyoto untuk membahas program kerja dua tahunan dari kedua kota budaya tersebut, mengingat kerjasama “sister city’ yang sudah memasuki tahun ke-25 (bukan yang ke-22, red)

Ratifikasi IJEPA Kelar Akhir Mei

suryadijepang — Tue, 20 May 2008 15:43:10 +0000

JAKARTA – Pemerintah mentargetkan ratifikasi Japan Economics Partnership Agreement (IJEPA) akan selesai pada akhir Mei ini. Sehingga, bisa dilaksanakan pada 1 Juli mendatang.

Demikian dikemukakan Menteri Dalam Perdagangan Mari Elka Pangestu usai menghadiri penandatanganan kerjasama antara Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan The Japan International Corporation of Welfare Services (JICWELS) di Gedung Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, Senin (19/5/2008).

Jika target itu bisa tercapai, maka pemerintah bisa melakukan pertukaran nota IJEPA meliputi sertifikat dan operasional prosedur.� “Sehingga implementasi bisa dilaksanakan pada 1 Juli mendatang,” katanya.

IJEPA adalah perjanjian kerjasama bilateral antara pemerintah Jepang dengan Indonesia. Penandatanganan IJEPA telah dilaksanakan pada 29 Agustus 2007. Sekitar 90 persen produk ekspor dua negara ini dibebaskan tarif bea masuknya. Namun, melalui berbagai tahap, minimal satu tahun, Berita Terkait

Suryadijepang's Weblog

Jawaban ICT-UAS

Lebih 33.000 Orang Bunuh Diri di Jepang

Keterlibatan dalam Perjajian Internasional

Agriculture, Fisheries and Forest

Agriculture

Fisheries

Forest

Other Resources

Arms Control, Disarmament and Non-Proliferation

What’s New:

Atomic Energy

International Atomic Energy Agency (IAEA)

Topics:

New Proposal on Climate Change, “Cool Earth 50″

High-Level Event on Climate Change

Conference of the Parties on Climate Change (COP)

Informal Meeting on Further Actions against Climate Change

Resources

What’s New:

Emigration and the Nikkei Communities

Recommendations of Overseas Emigration Council – Future Policy Regarding Cooperation with Overseas Communities of Nikkei -

What’s New

1. Policies

2. International Organizations

3. Environment and ODA

4. Links

Other Resources

What’s New:

Avian and Pandemic Influenza

Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)

Infectious Diseases

Historical Issues

What’s New:

Path of 60 Years as a Nation Striving for Peace

History Recognition

The Peace, Friendship, and Exchange Initiative

Memorial Ceremony for the War Dead

Bilateral Relations

Issue known as “Wartime Comfort Women”

Issue on the history textbooks

Issue on the Visit to Yasukuni Shrine

What’s New

Japan’s Policy toward the United Nations in the Post-Cold War World

UN Human Rights Instruments

Symposia

Democracy

Other Resources

What’s New

The Trust Fund for Human Security – For the “Human-centered” 21st Century – (Pamphlet) [PDF]

Assistances through the Trust Fund for Human Security

Other Assistances

Commission on Human Security Friends of Human Security

Chronology of activities related to Human Security by the Japanese Government Symposia, Seminars and Meetings

Sea of Japan

Topics:

Maritime Safety – Marine Pollution Prevention

Topics:

UN Peacekeeping Operations (PKO)

Other International Peace Cooperation

Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM)

Science and Technology

Social Development

What’s New:

What’s New:

International Criminal Court (ICC)

Trafficking in Persons

High-tech Crime

Money Laundering

G8 Summit

Treaty

Treaties submitted to the Diet

What’s New:

Saham Jepang Turun

Jepang dan Jerman Cemaskan Pasokan Minyak Dunia

Organisasi Internasional Jepang

Ancaman Cina terhadap Stabilitas Negara Jepang

Keterlibatan Perang (Jepang)

Sultan HBX Belajar Banyak Hal di Jepang

Ratifikasi IJEPA Kelar Akhir Mei

Commission on Human Security

Friends of Human Security

Chronology of activities related to Human Security by the Japanese Government

Symposia, Seminars and Meetings